RADAR JOGJA - 1 Juni hari ini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Dulu, saat masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dikenal dengan berbagai kebijakan yang memengaruhi kehidupan dalam negeri. Termasuk dalam bidang ideologi dan pendidikan.
Salah satu kebijakan penting yang diterapkan kala itu adalah penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Penataran P4 yang diberlakukan mulai 22 Maret 1978 itu ditujukan untuk seluruh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
Secara spesifik, penataran P4 dilakukan untuk pejabat, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum, bahkan pemuka agama. Lama penataran bervariasi, mulai pola 25 jam, 36 jam, 45 jam, 100 jam hingga pola 120 jam.
Pedoman ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh kepada masyarakat. Melalui jalur pendidikan dan berbagai pelatihan, bertujuan memperkuat kesadaran ideologis bangsa Indonesia terhadap dasar negara.
Joko Waluyo, PNS di Bantul masih ingat saat mengikuti masa-masa di mana pendidikan moral begitu ditanamkan secara sistematis. "Saya termasuk angkatan lama yang mengalami langsung bagaimana Pancasila ditanamkan sejak dini melalui berbagai jalur pendidikan,” ungkapnya, Kamis (29/5).
Pria yang kini menjabat kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul ini mengaku, sejak duduk di bangku SD hingga SMP ia mengikuti mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang kala itu menjadi pelajaran wajib. Kemudian dilanjutkan penataran P4 saat SMA hingga menjadi pegawai negeri.
Penataran P4 sendiri, kata Joko, berisi nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyebut, P4 mencakup 36 butir pengamalan Pancasila yang terbagi dalam lima sila. Mulai dari empat butir pada sila pertama hingga 12 butir pada sila kelima.
"Setiap butir mencerminkan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sebagai manusia, warga negara, dan dalam hubungan antarsesama,” jelasnya.
Lebih dari sekadar teori, penataran ini juga disertai praktik nyata. Ia mengenang bagaimana peserta diajarkan cara bersikap terhadap orang lain, menjalin hubungan antarumat beragama, serta nilai gotong royong. "Saya pribadi melihat ini mirip dengan pendidikan karakter yang banyak digaungkan sekarang," tuturnya.
Joko juga mengungkapkan, pada masa itu penataran P4 bersifat wajib dan menjadi syarat administratif. Seperti saat mendaftar ke perguruan tinggi atau melamar pekerjaan.
Menurutnya, penataran seperti P4 sangat layak untuk dihidupkan kembali, khususnya untuk generasi muda saat ini. Ia melihat penataran ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga membentuk perilaku dan karakter anak bangsa.
Senada, Rina Dwi Kumala Dewi yang kini menjabat kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul menilai, program penataran P4 dulu sebagai bekal penting dalam membangun jiwa kebangsaan.
Ia mengenang masa kuliahnya yang diawali dengan penataran P4 sebagai bagian dari orientasi mahasiswa baru. "Tujuan dari program itu sangat baik, yakni memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila serta dasar-dasar negara,” ujarnya.
Menurut Rina, melalui P4 mahasiswa diperkenalkan soal wawasan kebangsaan, hingga konsep Nusantara. Dari sanalah rasa cinta tanah air mulai tumbuh.
Dengan mengikuti penataran P4 menyadarkan sebenarnya Indonesia kaya akan sumber daya alam, kaya akan suku, budaya, dan sumber daya manusia. Namun ia juga menyayangkan semangat kebangsaan yang kini mulai memudar di kalangan generasi muda.
"Sayangnya, saya merasa semangat kebangsaan di kalangan generasi sekarang cenderung menurun dibandingkan generasi dahulu,” katanya.
Ia percaya, jika Pancasila benar-benar diamalkan secara utuh, Indonesia bisa menjadi bangsa yang makmur dan damai. (cr2/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita