RADAR JOGJA - Ketika negara-negara lain mengandalkan mobil patroli besar atau kendaraan taktis, sejumlah negara maju lainnya justru melakukan pendekatan yang berbeda.
Di Jepang, misalnya, keberadaan polisi bersepeda menjadi pemandangan umum, bahkan simbol kedekatan antara aparat dan masyarakat.
Namun, ini bukan semata pilihan gaya, melainkan keputusan strategis yang berakar pada sistem sosial, anggaran publik, dan filosofi penegakan hukum yang khas.
Menurut laporan dari WC (World Culture) pada 14 April lalu, Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat kriminalitas terendah di dunia.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kontrol senjata yang ketat, penerapan hukuman mati, serta pemberian wewenang besar pada polisi dalam praktik penyidikan dan penahanan.
Lebih Dekat, Lebih Efisien
Di berbagai kota besar Jepang, seperti Tokyo dan Kyoto, polisi bersepeda umumnya berasal dari kōban (pos polisi lingkungan) yang berpatroli menyusuri gang-gang sempit, taman, serta jalanan permukiman yang sulit dijangkau kendaraan bermotor.
Mereka dikenal bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga membantu warga tersesat, menolong lansia menyeberang jalan, bahkan mengantar anak sekolah yang ketinggalan.
“Polisi yang bersepeda ini bisa langsung menyapa warga, mendengarkan keluhan, dan terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jarak antara polisi dan warga menjadi lebih dekat, secara harfiah maupun emosional,” kata Kepala Pos Polisi Kōban Shinjuku dalam wawancara dengan media lokal.
Ramah Lingkungan dan Hemat Anggaran
Penggunaan sepeda juga dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Meskipun terdengar klise, Jepang dikenal sebagai negara dengan kesadaran lingkungan yang tinggi.
Sepeda tidak menghasilkan emisi, tidak menimbulkan kebisingan, dan jauh lebih hemat energi.
Tak hanya itu, faktor efisiensi anggaran publik juga menjadi alasan kuat.
Di Jepang, setiap pengeluaran pemerintah, termasuk pembelian kendaraan dinas, harus dipublikasikan secara transparan di situs resmi dan bahkan diumumkan di televisi nasional.
Jika warga memprotes, pemerintah wajib menyesuaikan pengeluaran.
Ketertiban Sosial dan Sistem Hukum yang Ketat
Uniknya, sistem penegakan hukum Jepang tetap ketat meskipun terlihat sederhana.
Hukum pidana Jepang yang masih mengacu pada sistem tahun 1908, meskipun dianggap ketinggalan zaman oleh negara Barat.
Justru diklaim mencegah kekacauan di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti peredaran narkoba, kerusuhan, dan kekerasan terhadap sipir.
Namun sistem ini juga dikritik karena kurangnya transparansi di lembaga pemasyarakatan dan wewenang besar polisi dalam penahanan.
Seseorang dapat ditahan hingga 23 hari tanpa akses pengacara atau dakwaan formal.
Sebagian besar vonis dijatuhkan berdasarkan “pengakuan”, yang sayangnya tidak selalu mencerminkan kebenaran.
Meski demikian, kehidupan masyarakat Jepang yang sadar hukum dan tertib membuat peran polisi lebih berfokus pada pencegahan dan interaksi sosial, ketimbang penindakan keras.
Baca Juga: Sikap Agresif Nikita Mirzani yang Menolak Hakim untuk Menggunakan Rompi, Mengapa?
Polisi sebagai Bagian dari Masyarakat
Di banyak wilayah, kantor polisi bahkan dikenal sebagai “tempat berkumpul masyarakat”.
Di luar waktu patroli, para petugas mengangkat telepon dari warga yang mencari bantuan atau konsultasi.
Polisi bukan dilihat sebagai otoritas menakutkan, tetapi sebagai penjaga komunitas yang bisa dipercaya.
“Apa yang penting bukanlah ukuran kantor atau mewahnya kendaraan polisi. Yang paling utama adalah apakah kami bisa benar-benar membantu warga dan menggunakan pajak mereka secara bijak,” kata seorang warga Tokyo dikutip dalam T-connect.
Dengan pendekatan humanis, ramah lingkungan, dan efisien, keberadaan polisi bersepeda menjadi simbol bagaimana keamanan publik tidak selalu harus mengandalkan teknologi tinggi dan kekuatan besar.
Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kehadiran yang nyata, sederhana, dan penuh empati. (Jihan Pertiwi)
Editor : Meitika Candra Lantiva