RADAR JOGJA - Tajikistan, sebuah negara mayoritas Muslim di Asia Tengah, memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah menghadapi beberapa isu sensitif terkait dengan pakaian dan budaya.
Salah satu contoh adalah larangan pemakaian hijab di beberapa tempat.
Tajikistan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Negara ini pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, dan setelah runtuhnya Uni Soviet, Tajikistan menjadi negara independen pada tahun 1991.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah menghadapi beberapa isu sensitif terkait dengan pakaian dan budaya.
Pada tahun 2017, pemerintah Tajikistan mengeluarkan keputusan yang kontroversial, yaitu larangan pemakaian hijab di beberapa tempat.
Keputusan ini diambil dengan alasan keamanan dan stabilitas. Pemerintah berpendapat bahwa hijab dapat menjadi simbol kekerasan dan penghujatan terhadap budaya dan nilai-nilai negara.
Keputusan pemerintah ini menimbulkan kritik dan kontroversi dari berbagai pihak.
Banyak orang berpendapat bahwa larangan pemakaian hijab adalah bentuk diskriminasi terhadap wanita Muslim.
Mereka berpendapat bahwa hijab adalah bagian dari agama dan budaya, dan pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur pakaian seseorang.
Denda negara mayoritas Muslim Tajikistan untuk melanggar larangan pemakaian hijab bervariasi.
Warga negara biasa dikenai denda sebesar 7.920 Somoni Tajikistan (Rp 12 juta), pejabat pemerintah dikenai denda 54.000 Somoni (Rp 82,6 juta), dan tokoh keagamaan dikenai denda 57.600 Somoni (Rp 88 juta).
Larangan pemakaian hijab memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Tajikistan.
Banyak wanita Muslim yang terpaksa meninggalkan hijab mereka, dan beberapa bahkan mengalami tekanan psikologis karena harus meninggalkan bagian dari agama mereka.
Editor : Winda Atika Ira Puspita