Sebuah pesan WhatsApp (WA) pagi selepas subuh beredar. Pesan itu dikirim dari Fortuga, Forum ITB 73. Isinya mengabarkan Bambang Susanto Priyohadi (PL-73) yang akrab disapa BSP meninggal meninggal di RSUI Depok, Jawa Barat pada Kamis (23/7) pagi sekitar pukul 04.00.
BSP sebenarnya bukan sosok yang asing. Khususnya bagi kalangan pemerintahan di DIJ. Dia pernah menjabat Sekprov DIJ. Bahkan BSP tercatat menjadi Sekprov pertama di era Hamengku Buwono X menjabat gubernur DIJ.
HB X menjadi gubernur pada 3 Oktober 1998 menggantikan Paku Alam VIII yang menjalankan tugas gubernur sejak Desember 1988. Setelah PA VIII wafat, DIJ sempat mengalami kekosongan kekuasaan. Tak ada gubernur dan wakil gubernur definitif. Begitu pula posisi Sekprov kosong sejak 1997. Itu setelah Sekprov Soeprastowo terpilih sebagai wakil ketua DPRD DIJ.
Baca Juga: Akhiri Penantian 15 Tahun, Warga Dusun Semaken, Muntilan Akhirnya Miliki Jembatan Permanen
Tak heran tahun pertama HB X sebagai orang pertama di Pemprov DIJ tak didampingi seorang Sekprov. Tugas Sekprov kala itu dijalankan Asisten Perekomian dan Pembangunan Soebekti Soenarto dengan status pelaksana harian (Plh). Mantan bupati Gunungkidul itu menjadi Plh Sekprov selama tiga tahun. Dari 1997-2000.
Sejumlah nama sempat muncul sebagai kandidat Sekprov. Dari internal pemprov antara lain Ketua Bappeda Sudjatmo. Saat itu pimpinan Bappeda belum disebut kepala. Tapi ketua. Di luar internal, ada calon yang mengundang atensi.
Dia adalah BSP yang kala itu menjadi kepala Kanwil Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DIJ. Kantor Kanwil PU itu sekarang telah lenyap. Pernah dipakai Teras Malioboro 2, tempat relokasi PKL Malioboro. Letaknya persis di utara gedung DPRD DIJ.
BSP menjadi kepala Kanwil PU termuda se-Indonesia. Usianya baru sekitar 40 tahun. Kiprah BSP ternyata menarik perhatian HB X. Dia ditarik dari pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Dua tahun setelah menjabat gubernur, HB X akhirnya memilih BSP sebagai Sekprov. Tepatnya pada pertengahan 2000.
Begitu menjabat Sekprov, BSP langsung tancap gas. Dia meluncurkan berbagai gebrakan. Di antaranya mengadakan reformasi birokrasi. Sejumlah jabatan, khususnya eselon empat hingga eselon dua dirampingkan. Dampaknya banyak pegawai kehilangan jabatan. Beberapa kepala OPD harus lengser.
Mereka menjadi staf biasa. Ada juga yang masuk daftar tunggu jabatan. Masuk pentagon. Kependekan dari pejabat tanpa nggon (tak punya tempat, Red). Buntutnya BSP didemo karyawan pemprov. Ada gerakan ASN yang menamakan diri Gebrak.
Baca Juga: Pelatih PSIM Jogja Jean Paul van Gastel Kebut Adaptasi Pemain Baru, Bidik Performa Maksimal
Di luar kebijakan menata birokrasi, BSP menggulirkan terobosan yang jejaknya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Misalnya pada 2002, BSP berinisiatif membangun Grha Pradipta atau Jogja Expo Center (JEC). Kala itu JEC menjadi gedung pertemuan paling representatif di Jawa Tengah dan DIJ.
Alumnus ITB 1973 itu juga menginisiasi lahirnya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS). Sebuah lembaga pengawasan pemerintahan dan bisnis swasta. jJauh mendahului dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dibentuk pemerintah pusat.
Hubungan BSP dengan HB X yang hangat sejak 2000 terlihat mulai berubah pada 2006. Itu terjadi usai gagalnya proyek telekomunikasi tanpa kabel CDMA senilai Rp 17 miliar. Ada temuan BPK. Buntutnya pada April 2006, gubernur mengusulkan pemberhentian BSP dari jabatan Sekprov ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga: Hutan Pinus 0,65 Hektare Terbakar, Karhutla Lereng Andong Berhasil Dipadamkan Kurang dari Tiga Jam
Selanjutnya keppres turun pada 8 September 2006. BSP kemudian diberhentikan dari posisi Sekprov. Dari pejabat eselon satu, BSP menjadi staf biasa. Ruangan BSP yang semula di belakang Bangsal Wiyatapraja akhirnya pindah ke ruangan kccil di Bidang Anggaran BPKA DIJ. Lepas dari Sekprov DIJ, BSP sempat masuk bursa calon Sekjen Komnas HAM. Namun pencalonannya yang sudah sampai tim penilai akhir (TPA) akhirnya terganjal.
Meski sudah 20 tahun tak lagi menduduki jabatan struktural, ada beberapa catatan yang dikenang atas sosok BSP. Salah satunya seperti disampaikan Ketua DPRD DIJ Nuryadi. Dia bermitra dengan BSP semasa menjadi anggota DPRD DIJ periode 2004-2009.
“Figur BSP cukup baik. Terutama dalam menjalin komunikasi. Orangnya terbuka,” kenang Nuryadi kemarin (23/7). Saat itu Nuryadi menjadi ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ.
Baca Juga: Perketat Pengawasan Penggunaan Senpi Dinas, Polresta Jogja Sidak Mapolsek Danurejan
Kepala Biro Umum dan Protokol Setprov DIJ Teguh Suhada mengatakan, telah mengirimkan karangan bunga ke rumah duka atas nama Pemprov DIJ sebagai bentuk bela sungkawa. Secara pribadi, Teguh mengaku mengenal sosok BSP sejak menjadi ASN pada 1995.
Menurut dia, almarhum merupakan birokrat yang cerdas dan visioner. Sekaligus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. " Saya paling suka kalau beliau menjelaskan sesuatu karena mudah dipahami. Beliau juga menjadi teladan bagi banyak pegawai," ungkapnya.
Terkait apakah HB X telah menerima kabar duka tersebut, Teguh mengaku belum dapat memastikannya. Sebab, sejak pagi hingga sore HB X masih memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan menerima sejumlah tamu. Teguh telah menugaskan staf untuk menyampaikan informasi tersebut kepada gubernur.
Baca Juga: Bekalista Bawa Nama SMKN 3 Yogyakarta, Mengenal Sejarah Sekolah Teknik Berusia Lebih dari Seabad
Lain halnya dengan cerita Azam Sauki Adam, seorang wartawan senior. Dia mengaku kenal BSP sejak 2000. Masih menjabat kepala Kanwil PU DIJ. Tak hanya enak diwawancarai, BSP kerap menjadi kawan diskusi tentang banyak hal.
“Pak Bambang teman ngobrol yang menyenangkan,” catat Azam. BSP juga menjadi bagian dari keluarga Komunitas Merapi yang didirikan Azam.
Empat tahun lalu, 9 November 2022, BSP diundang datang ke Jogja. Dia menjadi pembicara sebuah diskusi ekonomi di Hotel Ruba Graha. Saat duduk BSP didampingi mantan Kepala BPKA DIJ Bambang Wisnu Handoyo dan Ketua PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono. Selamat jalan Pak BSP.
Editor : Heru Pratomo