JOGJA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, mengingatkan pentingnya menjaga arah pembangunan Indonesia tetap berada di jalur moderasi.
Menurut tokoh pendidikan sekaligus cendekiawan Muslim tersebut, setiap kebijakan negara harus disusun secara proporsional dengan menempatkan fungsi masing-masing institusi secara tepat, termasuk dalam hubungan sipil dan militer hingga penyelenggaraan pendidikan nasional.
Haedar menilai, bahwa relasi antara sipil dan militer sejatinya telah memiliki ruang dan fungsi yang jelas sebagaimana diamanatkan dalam perjalanan konstitusi dan kehidupan berbangsa. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi perluasan peran yang berlebihan dari salah satu pihak.
Baca Juga: Polresta Jogja Tetapkan 14 Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha, Ada Pengasuh hingga Satpam
"Kalau kembali ke konsep dasar undang-undang, lalu juga spirit perjuangan Indonesia dan perjalanannya, militer ada tempatnya, sipil ada tempatnya, dan satu kesatuan dari dua tempat ini," ujar Haedar, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, keseimbangan tersebut perlu dijaga agar tidak muncul dominasi salah satu unsur dalam kehidupan bernegara. Ia menilai pendekatan yang moderat dan menyeluruh menjadi jalan terbaik dalam merumuskan kebijakan publik.
"Maka, jangan ada militerisasi di berbagai aspek kehidupan, sebagaimana juga jangan ada sipilisasi di aspek yang memang di situ pokok fungsinya militer. Yang diperlukan adalah kebijakan yang moderat, kebijakan yang holistik," tegasnya.
Baca Juga: Tabrakan Maut di Thailand: Truk Dikemudikan Anak 11 Tahun, 10 Biksu Tewas
Haedar mengatakan, bahwa karakter moderat sesungguhnya telah menjadi fondasi bangsa Indonesia. Nilai tersebut, lanjutnya, tercermin dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sehingga seharusnya menjadi pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan.
"Bangun Indonesia ini dengan moderat saja. Itu tawaran solusinya. Pancasila itu ideologi moderat. Bahkan kalau kita baca preamble sampai Undang-Undang Dasar kita itu pada umumnya substansinya moderat. Bangsa kita ini juga bangsa yang moderat," katanya.
Ia menambahkan, di sisi lain pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat agar setiap kebijakan lahir melalui proses yang inklusif dan tidak memunculkan polarisasi.
Baca Juga: Kolombia 1-0 Ghana, Jhon Arias Bawa Tricolor Raih Tiket Terakhir Babak 16 Besar Piala Dunia 2026
"Kalau kita melakukan pendekatan-pendekatan yang ekstrem, itu nanti tidak akan lama. Di situlah perlu membuka pintu dialog, perlu membuka pintu diskusi, dan masukan dari berbagai pihak," ujarnya.
Selain menyoroti tata kelola negara, Haedar turut mengingatkan agar dunia pendidikan tidak kehilangan orientasi utamanya. Menurutnya, perguruan tinggi harus mengutamakan kualitas pembelajaran dan tetap berpegang pada amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar mengejar jumlah mahasiswa atau orientasi bisnis.
"Tujuan utamanya kan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, harus untuk semua. Nah di situ yang perlu reorientasi, agar tidak keliru arah pendidikan Indonesia," pungkas Haedar. (iza)
Editor : Iwa Ikhwanudin