RADAR JOGJA - Pergantian Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden RI Prabowo pada tanggal (8/9/2025) menjadi perhatian publik.
Pasalnya Mulyani diketahui sudah menjabat menjadi menteri keuangan selama 14 tahun selama dua periode dengan masa jeda sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Sri Mulyani pertama kali menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada 21 Oktober 2004 hingga 7 Desember 2005.
Yakni pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemudian untuk pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 7 Desember 2005 hingga 20 Mei 2010.
Kemudian kembali menjabat Menteri Keuangan pada 27 Juli 2016 hingga 8 September 2025, yakni selama pemerintahan Jokowi hingga reshuffle kabinet pada kepemimpinan Prabowo.
Tak hanya disitu pada masa jeda Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 1 Juni 2010 hingga 27 Juli 2016.
1. Kebijakan pertama dari Sri Mulyani adalah dengan membangun sistem pajak yang kuat, dengan meningkatkan kewajiban membayar pajak menggunakan sistem digitalisasi (e-billing, e-filing, e-faktur), dan memberantas korupsi melalui tim pembentukan untuk mengawasi praktik suap dan pungutan liar di lingkungan Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
2. Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6.6% pada tahun 1997 tertinggi di Asia ditengah krisis finansial pada tahun tersebut.
3. Berhasil memangkas rasio utang pemerintah dari sekitar 60% GDP menjadi 30% yang membuat penjualan utang negara ke investor lebih mudah.
4. Dinobatkan sebagai Finance Minister of the year dari berbagai lembaga pada tahun 2006 dan masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di dunia oleh Forbes pada tahun 2008.
5. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.5% pada tahun 2009.
6. Meningkatkan jumlah wajib pajak dari sekitar 4,35 juta menjadi 16 juta orang serta penerimaan pajak tumbuh sekitar 20% per tahun sampai 2010.
7. Efisiensi Anggaran dengan memangkas 6,7 triliun belanja Kementerian dan lembaga, serta menunda 19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke 165 daerah.
8. Meluncurkan program Tax Amnesty atau pengampunan pajak yaitu dimana memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk menunjukkan harta yang belum tercantum tanpa dikenai sanksi.
9. Selama pandemi Covid-19 mengalokasikan anggaran pake program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 607,65 triliun yang menargetkan pada stimulus pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan kepada pengusaha.
10. Pada tahun 2025 ia mengeluarkan kebijakan yakni kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang berisi menegaskan pemotongan belanja sebesar 306,69 triliun.
Dengan tujuan untuk menghindari dari pemborosan dan untuk mendukung kegiatan yang memberikan dampak bagi pembangunan nasional.
Meskipun memiliki beberapa kebijakan positif selama menjabat Sri Mulyani memiliki kontroversi yang mengundang reaksi negatif dari masyarakat, antara lain;
1.Nominal utang yang melonjak sejak 2016 hingga 2015 sebesar kurang lebih dari 8.000 triliun.
2. Penyelamatan ke Bank Century dengan memberikan dana sebesar 6,7 triliun saat krisis global pada tahun 2008.
3. Pernyataan kontroversial terkait tentang gaji guru dan dosen yang dianggap sebagai beban keuangan bagi negara, ia mempertanyakan apakah beban tersebut harus ditanggung negara atau ada partisipasi masyarakat.
Hal tersebut memicu reaksi negatif dari netizen, namun Sri Mulyani mengatakan bahwa berita tersebut hoax.
Meskipun beberapa kebijakan dianggap berhasil oleh masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, hingga penanganan krisis pandemi.
Namun, masa jabatannya selama lebih dari 10 tahun memiliki beberapa kontroversi seperti lonjakan hutang hingga pernyataan terkait gaji guru dan dosen.
Kini kepemimpinan Kementerian Keuangan beralih kepada Purbaya Yudhi Sadewa untuk melanjutkan perkembangan, pertumbuhan serta tantangan ekonomi Indonesia ke depannya. (Safira Ratih Nadayu)
Editor : Meitika Candra Lantiva