RADAR JOGJA - Dedi Mulyadi bukanlah nama asing dalam kancah politik nasional.
Ia dikenal luas melalui gaya komunikasi politik dan kebijakan yang dinilai berani selama menjabat.
Melalui kanal media sosial pribadinya, ia kerap membagikan aktivitas yang menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat kecil, misalnya membantu pedagang kaki lima, menyambangi warga desa terpencil, hingga menegur aparat secara terbuka di ruang publik.
Gaya komunikasi ini menciptakan kesan kepemimpinan yang merakyat dan responsif.
Dalam kajian teori komunikasi politik, pendekatan seperti ini bisa memperkuat citra simbolik seorang pemimpin yang peduli dan hadir di tengah masyarakat.
Namun, tidak sedikit pula yang memandang strategi ini sebagai bentuk pencitraan semata, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan konkret dan partisipasi yang transparan.
Dalam dunia politik modern, pencitraan bukan lagi sesuatu yang tabu.
Branding politik bahkan dianggap wajar selama tidak menyesatkan publik dan tetap berlandaskan pada tindakan nyata.
Di titik inilah posisi Dedi Mulyadi menjadi menarik.
Apakah narasi yang dibangun melalui media sosialnya merefleksikan realitas, atau justru menyembunyikan sisi lain dari gaya kepemimpinannya?
Sejumlah pengamat melihat ada sisi otoriter dalam gaya kepemimpinan Dedi.
Ia cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa banyak melibatkan masukan dari bawahan maupun mitra kerjanya.
Tingkat kepercayaan dirinya yang tinggi tercermin dalam dominasi narasi tunggal yang dibangun melalui media sosial, muncul seolah sebagai tokoh sentral tanpa ruang bagi suara lain.
Hal ini berdampak langsung pada kinerja organisasi perangkat daerah.
Keputusan-keputusan strategis sering kali tidak disosialisasikan dengan baik, membuat para bawahan kerap bertindak reaktif alih-alih proaktif.
Dalam beberapa kasus, mereka bahkan terlihat seperti hanya bertugas "memadamkan kebakaran" atas keputusan yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau sepakati.
Dominasi Dedi juga terasa dalam relasinya dengan Wakil Gubernur, Erwan Setiawan.
Sejak pelantikan, peran Erwan hampir tidak tampak dalam dinamika pemerintahan Jawa Barat.
Gaya kepemimpinan "one man show" yang dijalankan Dedi menimbulkan kesan bahwa tidak ada pembagian tugas yang proporsional di antara keduanya.
Padahal, publik memilih pasangan pemimpin ini untuk bekerja bersama, bukan sekadar menonton satu sosok tampil dominan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pemerintahan yang dijalankan. Dalam sistem demokrasi, sinergi dan kolaborasi merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan publik.
Ketika satu pihak terlalu dominan, yang lain menjadi pasif, maka roda pemerintahan tidak berjalan secara seimbang.
Lebih jauh, keberadaan Dedi dan Erwan sebagai pejabat publik hasil Pilkada 2024 membuat mereka sama-sama memiliki tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat.
Keduanya menerima gaji dari APBD yang bersumber dari pajak dan retribusi rakyat.
Oleh karena itu, kinerja yang ditunjukkan harus bisa dipertanggungjawabkan dan mencerminkan etika pelayanan publik yang profesional dan berimbang.
Penulis: Abel Alma Putri