KEBUMEN - Fitria Handini resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kebumen masa jabatan 2024-2029 pada Selasa (5/11). Legislator tiga periode ini pun menyatakan komitmen untuk tetap memperjuangkan segala kebijakan yang pro terhadap rakyat. Ia juga mengaku siap menjadi jembatan untuk mengawal aspirasi yang dibutuhkan rakyat.
Politisi PDIP tersebut dilantik melalui sidang paripurna DPRD Kebumen. Ia dilantik sekaligus diambil sumpah bersama tiga pimpinan definitif lain. Masing-masing Saman Halim Nurrohman sebagai Ketua DPRD Kebumen. Lalu, Khalisa Adelia dan Solatun selaku wakil ketua dewan.
Handini bersyukur, pada Pemilu 2024 lalu dirinya masih dipercaya mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Namun begitu, masih banyak kebijakan strategis yang perlu dikawal sebagai landasan keberpihakan terhadap rakyat.
"Semua kebijakan harus didasari kebutuhan dan pro terhadap rakyat. Bukan kepentingan pemilik modal yang ujungnya menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Menurut Handini, tantangan bagi Kebumen ke depan cukup berat. Terlebih dalam konteks pembangunan daerah ini masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Khususnya bagaimana menyiapkan formulasi agar Kebumen terlepas dari status kabupaten termiskin di Jawa Tengah.
Kemudian, persoalan lain yang dianggap cukup krusial adalah di sektor kesehatan. Utamanya upaya atau pola pencegahan dan penanganan stunting. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan sejumlah persolan.
"Kuncinya itu gotong royong dan komitmen kuat lintas sektor. Tidak mungkin dewan berjalan bisa sendiri untuk menyelesaikan persoalan di Kebumen," ungkapnya.
Sebagai legislator perempuan, lanjut Handini, ia bakal memperjuangkan setiap hak dan kesejahteraan kaum perempuan.
Caranya dengan mewujudkan pembangunan inklusif terhadap perempuan dan anak. Hal ini menurutnya menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian serius.
"Ya, tugas wakil rakyat memang berat. Tapi lewat tiga fungsi dewan saya optimis segala permasalahan ada jalan keluar," terangnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Kebumen Boedyo Dharmawan berharap pimpinan termasuk anggota DPRD Kebumen dapat memperkuat fungsi dasar untuk urusan legislasi, pengawasan dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut menurutnya harus berjalan beriringan.
Dalam hal ini anggota dewan diharapkan mampu melahirkan produk legislasi yang relevan untuk kepentingan jangka panjang. "DPRD adalah mitra eksekutif. Sebagai mitra, kita bersama dapat mendorong berbagai program dan kebijakan yang memang baik dan perlu," ungkapnya. (pra)
Editor : Heru Pratomo