RADAR JOGJA - Karier seseorang rata-rata diawali dari tingkat bawah. Mereka mencecap pahitnya mencari pekerjaan terlebih dahulu. Sebelum benar-benar menuai apa yang diusahakan. Hal itulah yang dialami oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang periode 2023-2028 Maludin Taufiq.
Ia mengawali kariernya dengan aktif di sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Care Internasional Indonesia sekitar 2001. Saat itu, dia ditempatkan di Jawa Timur.
Tidak lama kemudian, Taufiq mulai menjajal peruntungannya di bidang keuangan atau finance. Ia pun sempat beberapa kali pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
Bertahun-tahun melanglang buana di jalan, dia merasa lelah jika saban hari harus berkendara. Entah mendapat angin dari mana, Taufiq justru menginjakkan kakinya di sebuah madrasah ibtidaiyah (MI) di Srumbung, Kabupaten Magelang pada 2008 silam.
Saat itu, dia tidak berniat melamar pekerjaan. Hanya sekadar bercengkrama dengan kepala madrasah.
Tidak disangka, keesokan harinya dia minta untuk mengajar di MI tersebut. Menjadi guru honorer. Dia pun sudah mengantongi akta mengajar atau akta IV. Namun, Taufiq juga beberapa kali pindah sekolah.
Terakhir, dia mengajar di sebuah SD di Salamkanci, Bandongan. “Masih di SD tersebut, saya mulai ikut panitia pemilihan kecataman (PPK) Magelang Utara pada pemilu 2014,” bebernya, Kamis (28/3).
Saat itu, dia menjadi anggota PPK Magelang Utara. Kemudian, pada pemilu 2019, ia kembali mendaftarkan dirinya dengan posisi yang sama. Tapi, Taufiq justru didapuk menjadi ketua PPK Magelang Utara.
Tak lama kemudian, ada rekrutmen di Bawaslu Kota Magelang. Dia menjadi satu peserta yang beruntung bisa lolos seleksi.
Terlebih, dia bisa merebut kursi dari seorang petahana. Taufiq masuk divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
“Dulu saya memimpin upacara ulang janji pramuka. Ponsel saya bunyi terus. Waktu saya angkat, dari kantor bawaslu minta dikirimi KTP untuk pesan tiket pesawat karena besok paginya harus berangkat ke Jakarta,” akunya.
Hanya saja, dia merasa bingung karena belum ada pengumuman resmi soal rekrutmen tersebut.
Tapi, Taufiq sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu agar bisa mempersiapkan keperluannya. Termasuk jas. Karena mendadak dan dia kesulitan mencari jas, akhirnya Taufiq meminjam kepada kepala sekolahnya.
Setelah resmi diangkat menjadi anggota Bawaslu Kota Magelang, ia mengundurkan diri sebagai guru dan PPK Magelang Utara.
Dia tertarik menekuni dunia kepemiluan karena semasa kuliah kerap mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau politik. Terlebih, dulunya dia merupakan seorang ketua senat di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.
Kendati begitu, ia cukup lama menyesuaikan diri dengan divisi hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Mengingat background pendidikannya bukan berasal dari hukum.
“Menurut saya, pilkada 2020 itu penyelenggaraan paling berat. Karena menerima 38 laporan dengan diberi waktu 5 hari dan harus terselesaikan,” jelasnya.
Sementara pengalaman lain yang tidak terlupakan adalah ketika Bawaslu Kota Magelang digugat ke MK karena ada 25 TPS yang disoal oleh sejumlah partai pada pemilu 2019.
Selain itu, pada tahun yang sama, bawaslu mengadakan sidang ajudikasi dua kali, sedangkan dirinya belum memiliki pengalaman.
Lalu, pada 2023, ada rekrutmen anggota Bawaslu Kota Magelang. Dia kembali mencoba peruntungan. Akhirnya, ia dinyatakan lolos dan saat ini diamanahi menjadi ketua bawaslu.
“Sebetulnya saya prihatin melihat pemilu, pilkada masih seperti itu. Pelanggaran-pelanggaran, politik uang juga masih ada. Inginnya pemilu dilakukan dengan baik,” katanya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo