Biaya pemeliharaan barang milik daerah (BUMD), khususnya aset bangunan, selalu lebih besar dibanding hasil yang diperoleh atas pemanfaatannya.
Atas dasar hal tersebut, Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Sleman mendorong pengelolaan aset dikelola secara profesional. Agar ke depan bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah.
SALAH satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atas pengelolaan barang milik daerah (BMD) adalah menyerahkannya kepada pihak swasta. Agar dikelola secara profesional. Atau setidak-tidaknya dikelola oleh BUMD.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Sleman. Usulan itu dikuatkan dengan hasil dua kali studi banding pansus ke Jakarta dan Purwokerto, Jawa Tengah.
Baca Juga: Carrick Membela Diogo Dalot di Tengah Cemoohan Suporter di Old Trafford: Dia Memberikan Segalanya
Ketua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Sleman Surana mengungkapkan, pemerintah daerah memiliki banyak aset yang bisa dikomersilkan. Dan sejauh ini praktik tersebut sudah dilakukan. Misalnya menyewakan stadion, lapangan, gelanggang olahraga, hingga gedung serba guna dan Wisma Sembada di kawasan Kaliurang.
Ketentuan mengenai tarif sewa aset daerah telah diatur dalam regulasi tersendiri. Berupa peraturan bupati. “Tapi selalu merugi. Termasuk penyewaan rusunawa. Ini terjadi karena pengelolaan manajemennya jelek,” ujar politikus Partai NasDem.
Atas nama wakil ketua Komisi B, Surana pernah beberapa kali meninjau rusunawa. Baik di Jongke, Gemawang, Dabag, dan Mranggen. Meski peruntukan rusunawa khusus masyarakat berpenghasilan rendah, kata Surana, bukan berarti pemerintah daerah tak bisa memperoleh keuntungan. Alasannya, semua sudah ada hitungannya. “Kecuali memang ada yang bocor,” sindirnya.
Toh seandainya memang belum bisa mendatangkan laba, lanjut Surana, setidak-tidaknya jangan merugi. Artinya, penghasilan dari pemanfaatan BMD melalui sistem sewa bisa untuk biaya perawatan. Menurut Surana, hal itu akan terwujud hanya jika dikelola ala manajemen perusahaan.
“Makanya melalui Raperda BMD ini kami mendorong dibentuknya BUMD baru yang khusus mengelola barang milik daerah,” ungkapnya.
Namun, selama ini pengelolaan BMD menjadi kewenangan pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pejabat itu bertugas melakukan keseluruhan kegiatan mulai perencanaan kebutuhan dan anggaran, pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, hingga pengawasan dan pengendalian. “Makanya merugi terus,” sindirnya.
Surana mengatakan, pansus telah sepakat. Mendorong kepala daerah segera membentuk BUMD pengelola BMD setelah raperda disahkan. Namun sebelumnya, Surana minta pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan kajian untuk mengelompokkan BMD sesuai fungsi dan pengelolaannya. Sehingga nantinya bisa saja tidak hanya satu BUMD. Tapi beberapa.
Misalnya BUMD yang khusus mengelola rusunawa. Lalu ada lagi BUMD pengelola stadion atau fasilitas olahraga. Kemudian BUMD pengelola pasar, dan lainnya. “Supaya lebih fokus dan intens pengelolaannya sehingga bisa dapat cuan,” katanya.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam pertimbangan penyusunan raperda terkait. Bahwa BMD merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dikelola secara cermat, terukur, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik.
Baca Juga: Andoni Iraola: Liverpool Jelas Membutuhkan Kemenangan atas Crystal Palace Ini
Selain itu, seiring perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan terhadap barang milik daerah harus adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi sehingga seluruh barang milik daerah dikelola secara optimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Bagaimana klausul itu akan berhasil jika pengelolaannya tetap ASN. Kurang effort-nya,” ungkap tokoh asal Wedomartani, Ngemplak.
Menurut Surana, pemerintah daerah tidak akan kesulitan membentuk BUMD tersebut. Acuannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Di sisi lain saat ini Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD. “Kan sudah ada semua regulasinya. Makanya setelah Raperda BMD disahkan tinggal di-follow up dengan membentuk BUMD-nya,” sambung Surana.
Dia bertekad akan terus mengawal proses pembentukan BUMD pengelola BMD. Meskipun nantinya Pansus Raperda Pengelolaa BMD sudah dibubarkan. (*)
Editor : Bahana.