SLEMAN - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar lima persen. Menurut dia, angka tersebut ideal untuk menyaring partai politik yang dapat memperoleh kursi di DPR.
Bahlil mengatakan, penerapan ambang batas diperlukan agar partai politik memiliki perjuangan untuk memperoleh dukungan suara masyarakat. “Supaya partai politik itu jangan seperti kayak gampang aja gitu loh. Dan memang harus ada perjuangan,” katanya saat membuka Rakornis dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Golkar di Yogyakarta Minggu (27/9).
Baca Juga: Kukuhkan Pengurus PPP se-DIY, Mardiono Ingatkan Target 11 Juta Suara pada Pemilu 2029
Menurut Bahlil, parliamentary threshold dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat sistem pemerintahan sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Dia mengakui terdapat pandangan lain yang mengusulkan ambang batas 6-7 persen. Namun, Golkar menilai 5 persen merupakan angka yang ideal.
Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu turut menanggapi wacana pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden yang harus mendapat dukungan minimal dua fraksi di DPR. Dia menilai usulan tersebut dapat menjadi salah satu cara membatasi jumlah pasangan calon presiden agar tidak terlalu banyak. “Taruhlah kalau 20, berarti 20 calon presiden. Bertentangan lagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Baca Juga: Lebih Luas, CFD Gunungkidul Kini Pindah ke Jalan Brigjen Katamso
Rakornis dan Bimtek Partai Golkar tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Forum itu digunakan untuk menyosialisasikan arah kebijakan dan rencana strategis partai, sekaligus menampung masukan dari daerah.
Bahlil meminta kader di daerah menyusun langkah yang menyesuaikan dengan persoalan masing-masing wilayah. Dia menekankan politik tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Politik kesejahteraan itu bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: PSS Sleman Kebobolan Tujuh Gol dari Tiga Pertandingan, Huistra Lakukan Evaluasi Total
Sementara itu, Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X mengatakan perubahan zaman tidak boleh mengubah orientasi politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Saya berharap bimbingan teknis ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas politik, sekaligus memperdalam kesadaran tentang tanggung jawab publik,” katanya.
HB X menilai sejarah jarang mengingat seberapa besar kemenangan seseorang dalam sebuah pemilihan. Sejarah jauh lebih lama mengingat apa yang dilakukan seseorang setelah memperoleh kekuasaan. Dia sebut Memperoleh kepercayaan rakyat adalah awalan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengubahnya menjadi manfaat. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita