SLEMAN - Keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari beban ganda pekerjaan domestik, budaya patriarki, hingga tingginya biaya logistik pemilihan umum. Faktor-faktor ini yang menghambat pencapaian keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Ariana Lestari menjelaskan, demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih saat pemilu. Namun, sejauh mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
Dia menilai perempuan memiliki peran yang sangat strategis penggerak masyarakat, pengambil keputusan, dan pemimpin di berbagai bidang. "Tapi partisipasi politik perempuan sering kali masih dipandang sebatas memenuhi keterwakilan," katanya dalam Kegiatan Pendidikan Politik bagi Perempuan di Puri Mataram Selasa (11/8).
Baca Juga: Gelombang Empat Meter Terjang Kios hingga 30 Meter dari Bibir Pantai di Kebumen
Untuk itu, kegiatan pendidikan politik ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat literasi politik perempuan. Sekaligus meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta mendorong lahirnya perempuan yang berani mengambil peran dalam kehidupan politik. Baik itu di tingkat keluarga, masyarakat, organisasi, maupun pemerintahan.
Tema kegiatan "Menyemai Kesadaran Politik, Menumbuhkan Kepemimpinan Perempuan" yang dipilih, dia sebut mengandung makna bahwa kepemimpinan perempuan tidak hadir secara instan. Kepemimpinan dibangun melalui pengetahuan, pengalaman, keberanian, serta kemauan untuk terus belajar dan berpartisipasi.
"Semakin banyak perempuan yang aktif menyampaikan gagasan maka semakin kuat pula kualitas demokrasi," katanya.
Tenaga Ahli Fraksi PKB DPRD DIY Afika Rahman turut menyoroti ketimpangan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hanya ada 10 orang perempuan dari 55 orang anggota DPRD DIY atau setara 18 persen. Angka ini masih jauh dari kuota afirmatif sebesar 30 persen. Di sisi lain, jika menyoroti indeks pembangunan gender DIY sebenarnya sudah sangat baik dengan angka 94,8 persen.
Baca Juga: Mentan Amran Siapkan Aturan Baru agar Buruh Tani Bisa Dapat Alsintan
"Hal ini menunjukkan bahwa posisi strategis yang diisi perempuan di DIY cukup banyak," katanya.
Hal senada disampaikan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY Novia Rukmi. Dia menyoroti pencalonan perempuan di lembaga legislatif yang mencapai 30 persen. Tetapi tingkat keterpilihannya jauh lebih rendah daripada itu. “Ketika keterwakilan perempuan 30 persen tercapai itu bisa mewarnai kebijakan," katanya.
Sayangnya, memang masih banyak hambatan di lapangan. Ketika perempuan sekadar ingin keluar rumah untuk berkegiatan, dia tetap dibebani dengan urusan domestik yang harus selesai lebih dahulu. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung bisa fokus pada pekerjaan dan pengembangan dirinya.
"Padahal sebenarnya urusan domestik bisa dibagi dan hal ini adalah sesuatu yang perlu diselaraskan," tambahnya. (*/del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita