SLEMAN - Ada 4.278 anak yang tercatat tidak sekolah di Kabupaten Sleman sampai data terakhir pada Mei 2026. Mereka berusia 6 tahun hingga 18 tahun ini terdiri dari anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah atau drop out, hingga lulus tetapi tidak melanjutkan jenjang sekolah selanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi menjelaskan, angka anak tidak sekolah ini memang jadi perhatian tersendiri karena jadi yang tertinggi di DIY. Dia sebut ada berbagai faktor yang memengaruhi anak tidak sekolah. Seperti faktor ekonomi dan konflik keluarga. Dia sendiri juga menemukan faktor khusus ketika siswa tidak mau sekolah karena ada sirkel pertemanan tertentu yang membuatnya tidak nyaman.
"Jadi terbentuk sirkel antara anak sehingga mereka tidak mau sekolah. Salah satu solusinya memang kejar paket," katanya ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Sleman, Rabu (5/8).
Baca Juga: Pangkas Waktu hingga Setengah Jam, Jembatan Sesek Temben Hadir Kembali Sepanjang 160 Meter
Menurut Mustadi, memasukkan mereka pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memang jadi solusi tersendiri. Untuk nantinya bisa kejar paket B yang setara SMP maupun kejar paket C yang setingkat SMA. Kejar paket ini memang masih lebih diminati daripada mereka harus kembali ke sekolah formal. Lantaran sejumlah anak tidak sekolah ternyata harus sembari bekerja atau memang mencari waktu yang fleksibel.
Sementara itu, Ketua DPRD Sleman Y Gustan Ganda mengonfirmasi persoalan ini. Dia sebut anak tidak sekolah di Bumi Sembada sudah dipetakan penyebabnya. Ada yang karena adanya beban keluarga, masalah sekolah, ada beban sosial, hingga mengalami permasalahan di sekolah. Untuk itu penyelesaiannya harus dilakukan lintas sektor bersama dengan dinas sosial maupun dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
"Jadi intervensinya tepat agar anak bisa kembali ke sekolah," ujarnya.
Bagi mereka yang tidak mampu dan mengalami masalah ekonomi diberikan intervensi melalui program jaring pengaman sosial. Dengan total anggaran tersedia mencapai Rp 13 miliar. Ganda menilai sebenarnya dukungan anggaran tidak perlu diragukan.
"Jadi persoalan anak tidak sekolah ini harus dilaporkan per tiga bulan agar diketahui progres penanganannya," katanya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sendiri turut meluncurkan aplikasi Gandheng ATS (Gerakan Andhum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah) untuk menangani persoalan ini. Aplikasi tersebut menggunakan tiga strategi utama, yakni penguatan regulasi melalui standar pelayanan terpadu, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem monitoring digital berbasis early warning system (EWS). (del)
Editor : Sevtia Eka Novarita