SLEMAN - Andi Reza Fitrian Eru Setiawan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Pertanahan Sleman. Pria yang menjabat definitif sebagai kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY ini menegaskan akan fokus melakukan evaluasi layanan.
"Kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan bisa dilihat hasilnya beberapa bulan ke depan," katanya ditemui Jumat (12/6).
Dia memahami, BPN Sleman saat ini tengah jadi sorotan usai adanya demonstrasi oleh paguyuban staf notaris pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan para pekerja lepas pada Rabu (10/6) lalu. Adanya keluhan pelayanan yang lambat dia pastikan akan segera dibenahi dengan perbaikan standar operasional prosedur. Termasuk dalam komunikasi dengan masyarakat secara langsung maupun melalui kanal informasi digital. Hanya saja dia memohon waktu untuk merealisasikan rencana ini.
Baca Juga: PSS Sleman Sayangkan Penghapusan Regulasi Pemain Muda U-22 di Super League Musim 2026/2027
"Kami evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas SDM, apakah sudah tepat atau perlu pergantian. Kami siapkan metode perbaikan pola layanan," janjinya.
Andi sendiri belum merencanakan adanya penambahan pegawai. Analisis beban kerja dia sebut telah dilakukan dan akan memaksimalkan pegawai yang ada. Jika diperlukan nanti bisa dilakukan jam kerja lembur sesuai dengan aturan yang ada atau penambahan bantuan kerja operasional (BKO).
Disinggung soal adanya isu pungutan liar di luar retribusi, dia sebut segala masukan akan jadi pertimbangannya dalam melakukan perbaikan di BPN Sleman. Hanya saja dia harap hal ini tidak terjadi. "Kami harapkan praktik-praktik ini dihindari karena memang dapat merugikan masyarakat secara langsung," tambahnya.
Baca Juga: Hasil TKA SD SMP Kulon Progo Tembus 10 Besar Nasional
Hari pertamanya kerja di BPN Sleman langsung disambut oleh aksi teatrikal oleh pegiat antikorupsi dari Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba. Dia mengenakan sorjan motif garis lurus, mengenakan kaus warna hitam dengan tulisan "Adili Koruptor". Kamba turut serta membawa sapu lidi serta segepok uang mainan. Uang yang telah dihamburkan itu kemudian disapu simbol bersih-bersih di BPN Sleman.
"Hari ini saya juga membawa meteran untuk mengukur uang. Ini simbol berapa duit yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan dokumen yang diinginkan," katanya
Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya soal ketaatan terhadap administrasi, tetapi juga kecepatan serta kepastian dalam pelayanan publik. Apalagi era saat ini sedang digencarkan administrasi pelayanan publik berbasis digitalisasi. Kamba juga mengaku telah mengirim surat secara resmi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan pengawasan terhadap kinerja BPN Sleman.
Terpisah, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman Agung Armawanta menyebut, pemerintah kabupaten telah mengakomodasi berbagai kebutuhan percepatan layanan BPN. Upaya tersebut dilakukan dari dua sisi, yakni melalui standarisasi pelayanan dan peningkatan pemahaman para pengguna layanan.
"Pemerintah kabupaten juga telah membantu penyediaan sumber daya manusia sebanyak sepuluh personel untuk mendukung operasional pelayanan di BPN Sleman," tambahnya.
Dia juga menyebut, pemerintah kabupaten turut memberikan dukungan infrastruktur, fasilitas pendukung pelayanan, serta membantu penyediaan ruang penyimpanan arsip. Ketika kualitas pelayanan meningkat dan masyarakat merasa terlayani dengan baik, harapannya kepatuhan terhadap administrasi juga akan semakin baik.
"Hal ini pada akhirnya mendukung tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah untuk pembangunan,” jelasnya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita