SLEMAN - Ini ironi di Yogyakarta yang dikenal sebagai barometer pendidikan.
Banyak SD negeri yang hanya dapat di siswa di bawah lima, sementara tak sedikit SD swasta yang menolak-menolak siswa, bahkan harus inden hingga lima tahun.
Begitu timpangkah kualitas pendidikan antara sekolah negeri dengan swasta?
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada Sabtu (2/5/2026) ini, jadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program edukasi pemerintah.
Salah satu yang perlu dikaji lebih dalam adalah keseriusan pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas lewat sekolah negeri. Agar tidak jadi ketimpangan dengan sekolah swasta.
Salah satu yang bisa jadi indikator adalah sejumlah sekolah negeri yang kesulitan mencari murid setiap tahun ajaran baru.
Di Kabupaten Sleman misalnya. Pada sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025/2026 tercatat ada 11 sekolah dasar negeri yang menerima murid kurang dari lima orang.
Padahal kuota tiap kelasnya mencapai 28 orang.
Salah satu guru SDN Minomartani 2 Hendrias Noor Hendrawan menjelaskan, saat proses SPMB daring lalu sekolah yang berlokasi Kapanewon Ngaglik, ini hanya menerima satu siswa. Lalu dapat tambahan dari pendaftaran secara luring satu siswa lagi.
Saat ini total siswa di sekolah ini ada 49 orang, sehingga rata-rata siswa satu kelas ada sembilan anak, kecuali untuk kelas satu.
Lalu ada 11 guru dan tenaga kependidikan yang mendukung kegiatan pembelajaran.
"Meski hanya dua siswa, pembelajaran tetap berlangsung sesuai kurikulum yang sudah disusun," katanya ditemui Radar Jogja di sekolah, Kamis (30/4/2026).
Secara pelaksanaan sistem pembelajaran dia memastikan tidak ada kendala. Tantangannya justru untuk memastikan kedua siswa terus hadir.
Lantaran jika izin ada acara atau sakit, akhirnya satu kelas hanya tinggal satu siswa saja.
Baca Juga: Pertaruhan Nasib PSS Sleman, Wajib Meraih Tiga Poin untuk Lolos Otomatis ke Super League Musim Depan
Menurut Hendrias, faktor utama minimnya siswa yang mendaftar karena memang tidak banyaknya anak usia masuk sekolah.
Di sisi lain, ada beberapa SD lain dengan lokasi yang berdekatan seperti SDN Minomartani 1 dan SDN Minomartani 6.
Sekolah juga tidak mungkin mencari siswa di wilayah yang luas karena adanya kebijakan zonasi.
Upaya yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan startegi promosi.
Diikuti dengan memaksimalkan potensi internal sekolah.
Mulai dari memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasana, pendidik maupun tenaga pendidik yang harus sesuai kompetensi, hingga menyediakan berbagai kegiatan pendukung bagi para siswa.
"Kalau untuk regrouping dengan sekolah lain belum terpikirkan, karena di sini sebenarnya sudah sangat mumpuni," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi menegaskan, pemerintah memandang sama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.
Bantuan dari pemerintah juga tetap tersalurkan bagi sekolah-sekolah yang diinisiasi berbagai lembaga dan yayasan ini.
Dinas Pendidikan sendiri mencatat persoalan kurangnya siswa pada SPMB juga menimpa sekolah swasta.
Tercatat ada enam sekolah yang sama sekali tidak menerima siswa satu pun.
Baca Juga: Jogging Track Lapangan Paseban Dibangun, Target Rampung Akhir Juni
Soal sekolah yang sepi peminat, dia sebut memang jadi pekerjaan rumah bersama.
Banyaknya sekolah membuat orang tua lebih bebas menentukan pilihan untuk menyekolahkan anaknya.
Khusus di sekolah negeri, Mustadi mengakui kondisi ini jadi tantangan tersendiri.
"Sekarang kalau kami tidak bisa berbenah dan menyelenggarakan pembelajaran yang lebih, pasti akan ditinggalkan masyarakat," katanya.
Hanya saja sekolah negeri dibiayai penuh oleh negara dengan anggaran terbatas.
Sementara sekolah swasta memiliki keleluasaan untuk menerima sumbangan dari wali murid.
Anggaran lebih besar diakui membuat sejumlah sekolah swasta maju pesat dengan memberi insentif guru lebih besar, menyelenggarakan berbagai program, hingga infrastruktur lebih mudah memadai.
Sementara di sekolah negeri saja penyebaran ketugasan guru belum merata.
Sebagian memiliki jam mengajar berlebih, sementara lainnya mengaku masih kurang. Untuk itu Mustadi tengah fokus pada strategi pemetaan dan distribusi ulang guru.
Memang sudah ada kajian regrouping antarsekolah yang diyakini bisa jadi solusi kurangnya guru maupun siswa dalam satu institusi.
Namun hal ini masih dalam tahap diskusi. "Meski siswanya kurang kami pastikan belum ada sekolah yang sampai tutup," ujarnya. (del/laz)
Editor : Herpri Kartun