SLEMAN - Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani pada 2026. Rinciannya urea 9.513 ton, NPK 8.300 ton, pupuk organik 159 ton, dan pupuk ZA 6,2 ton. Serapan triwulan pertama hingga 31 Maret masih berada di bawah 20 persen. Urea 18,20 persen, NPK 16,90 persen, dan pupuk organik 17,16 persen.
Plt Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman Rofiq Andriyanto menjelaskan, dalam penyediaan pupuk tidak sebatas pada memastikan kuota terpenuhi. Namun, menjamin pupuk bisa sampai pada tiap-tiap petani. Kuncinya adalah petani masuk dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) penerima pupuk subsidi.
Baca Juga: Kawal Aspirasi Gen Z, BM PAN DIY Siapkan Kepengurusan Baru yang Lebih Responsif
"Selama petani itu masuk dan ada luasannya dia akan mendapat jatah pupuk," katanya dikonfirmasi Senin (27/4).
Di sisi lain, kios sebagai lembaga resmi untuk mengambil pupuk juga harus dipastikan pelayanannya. Ada 47 penerima pupuk pada titik serah (PPTS) di Bumi Sembada dengan lima distributor.
Rofiq bercerita jika sebelumnya mencapai 55 kios, tetapi akhirnya ada yang dihapus. Pelayanan kios ini kurang karena tidak bisa memastikan ketersediaan pupuk meski sudah dijatah. Mereka tidak bisa menyelaraskan pengambilan dari distributor dengan penyaluran pada petani.
"Kios ini ngecer. Jadi saat mau diambil petani tidak ready. Pelayanan semacam ini yang perlu diawasi," ungkapnya.
Menurut Rofiq, saat ini memang banyak pihak yang mengajukan diri untuk jadi PPTS. Dia mengaku ingin tetap selektif walau memang penambahan juga dibutuhkan. Di sisi lain, pada tahun ini rencananya akan dihidupkan kembali tim pengawasan pupuk yang sempat berhenti. Di dalamnya mencakup elemen dari DP3, dinas perdagangan, pihak Pupuk Indonesia, kepolisian, hingga kejaksaan. Sementara untuk surat keputusannya masih berproses di bagian hukum. "Tahun ini sudah mulai aksi pengawasan setelah tim terbentuk. Lebih melekatlah saya kira untuk peredaran pupuknya," tambahnya.
Pupuk dia pastikan tidak pernah kurang karena bisa diambilkan dari kabupaten atau kota lain yang berlebih. Pengalihan kuota ini nantinya akan dikoordinir oleh pemerintah provinsi. Meski demikian, Rofiq mengimbau agar petani bisa lebih memperhitungkan jatah pupuk masing-masing. Disesuaikan dengan kuantitas penanaman dan jadwal pengambilannya.
Sementara itu, salah satu petani asal Kabupaten Sleman Maryanto menilai, penting agar pemerintah bisa terus memperbarui data penerima pupuk subsidi. Termasuk menekan harga pupuk non-subsidi. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita