SLEMAN - Kabupaten Sleman akan menggelar pilihan lurah serentak pada 2028 untuk 51 kalurahan dan 2029 untuk 35 kalurahan. Mekanismenya direncanakan berbeda dengan pemilihan pada 2020 dan 2021. Tidak lagi menggunakan sistem e-voting atau pemungutan suara elektronik, tetapi kembali dengan sistem pencoblosan manual.
Wakil Ketua I DPRD Sleman Ani Martanti menilai, sebenarnya jika ditelaah pemilihan e-voting yang lalu adalah sesuatu yang dipaksakan dan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Mulai sistem eror, tetap adanya potensi kecurangan, hingga petugas yang belum menguasai sistem. Belum lagi soal pengadaan peralatan digital seperti laptop yang membutuhkan anggaran besar.
Baca Juga: Niat Buat Urus Surat Pengantar, Malah Kena Pungli Rp 500 Ribu. Warga Melapor ke Polres Kulon Progo
"Keadaan lagi susah dan banyak efisiensi. Kalau pengadaan sekian miliar untuk sesuatu yang tidak berjalan lama buat apa. Eman-eman," katanya ditemui di Lapangan Pemda Sleman kemarin (26/4).
Rencana kembali pada coblosan ini memang menimbulkan sejumlah pro kontra. Termasuk wacana penggunaan gadget karena dinilai lebih murah. Namun politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai, penggunaan telepon genggam berpeluang besar untuk terjadinya peretasan. Kecuali benar-benar dibentuk sistem keamanan berlapis, seperti menggunakan nomor induk kependudukan dan pindaian wajah. Hanya saja, hal ini belum jadi solusi mengenai inklusivitas akses bagi para lansia yang mungkin belum paham terkait teknologi terkini.
"Kalau memang kembali ke manual lagi dengan coblosan enggak masalah," tegasnya.
Menurut Ani, hal terpenting adalah pelaksanaan demokrasi bisa berjalan lancar. Baginya hal ini juga tidak bisa semata-mata jadi indikator mundurnya digitalisasi Bumi Sembada.
Baca Juga: Barito Tersandung di Surajaya, PSS dan Persipura Saling Sikut Berebut Tiket Promosi Super League
Hal senada diungkapkan Bupati Sleman Harda Kiswaya. Pemilihan lurah kembali pada coblosan didasarkan karena tidak adanya anggaran dan nilai tambah dari digitalisasinya tidak begitu signifikan. Tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Apalagi pemilihan umum selama ini juga masih menggunakan coblosan biasa.
"Kalau pakai HP tetap ada risikonya. Saat ini kami masih ada waktu untuk kajian akademis," sebutnya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita