SLEMAN - Pemerintah terus melakukan efisiensi belanja dengan tujuan menghemat anggaran.
Kebijakan ini memukul perekonomian lokal dan ekosistem industri terkait. Tak terkecuali para pemilik usaha transportasi.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengakui, penghematan ini memang berimbas secara luas.
Apalagi salah satu yang dipangkas adalah perjalanan dinas, sehingga penyedia transportasi pasti akan turut merasakan efeknya.
Baca Juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Jumlah Kunjungan Museum di Bantul Menurun
Pemerintah tidak bisa memaksakan keberlangsungan program itu mengingat keterbatasan anggaran dan instruksi penghematan dari pusat.
"Kalau dipaksakan tetap ada juga salah. Saya kira yang terdampak tidak hanya transportasi, ada banyak. Terpenting saat ini bisa bertahan," katanya, Minggu (12/4).
Danang mengaku, pemerintah kabupaten masih terus mencari formulasi agar semua sektor bisa berjalan semaksimal mungkin di kondisi saat ini.
Meski ada pengurangan, harapannya lini-lini ekonomi ini tidak sampai berhenti total.
Salah satu upaya yang dinilai bisa turut menunjang adalah program bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) ini diharapkan bisa membantu ketersediaannya tetap terjaga.
Agar harga tidak melambung tinggi dan membebani masyarakat.
"Pemerintah berupaya seefisien mungkin dengan tetap memastikan pelayanan berjalan.
Semoga ekonomi segera pulih agar semuanya bisa kembali normal," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Sleman Ani Martanti.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya: WFH ASN Wajib Diterapkan, Pemerintah Uji Efektivitas dan Penghematan Energi
Perjalanan dinas yang turut menggerakkan ekonomi masyarakat memang tidak mungkin dilakukan jika tidak ada anggaran.
Dia memahami jika usaha transportasi, pariwisata, hingga perhotelan merasa berat dengan dampak kebijakan ini.
"Teman-teman yang punya usaha jelas-jelas keberatan. Sekarang seminim mungkin untuk keluar daerah.
Sewa hotel dan pemakaian transportasi berkurang," ujarnya.
Ani menilai, harga avtur naik yang kemudian berpengaruh terhadap naiknya harga tiket pesawat juga akan berdampak pada mobilitas masyarakat umum.D
Kecenderungan untuk berlibur akan ditahan dan akhirnya juga berdampak pada pendapatan daerah yang berkurang.
Di sisi lain, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program prioritas nasional.
Saat ini dia hanya berharap agar upaya WFH benar-benar bisa memastikan harga BBM tidak merangkak naik.
Baca Juga: Dubes Inggris Dominic Jermey Kunjungi Jogjakarta, Bahas Penataan Kawasan Transposrtasi Heritage
Pemerintah tetap bisa memberikan subdisi maksimal dengan penggunaan kendaraan aparatur sipil negara yang coba diminimalkan.
Dengan demikian, tarif transportasi tidak ada kenaikan berikut juga dengan usaha-usaha di bidang pariwisata lainnya.
"Dengan adanya arahan dari pusat, termasuk soal WFH saat ini kami coba untuk menyesuaikan dulu apa yang diinginkan pusat," tambah Ani. (del/laz)
Editor : Herpri Kartun