SLEMAN - Tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Sleman mencapai sekitar Rp 45,6 miliar per tahun. Saat ini sedang dilakukan pemetaan antara PJU berstatus kontrak daya dengan titik yang telah dimeterisasi sebagai langkah awal penghematan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman Heri Kuntadi mencontohkan, tagihan listrik PJU pada Agustus lalu. Terdapat 2.572 ID pelanggan dengan tagihan Rp 3,8 miliar. Dari jumlah tersebut hanya 119 ID atau 4,6 persen pelanggan yang menggunakan skema kontrak daya. Total daya mencapai 4.163.285 volt ampere. Namun, nilai tagihan yang dibayarkan mencapai Rp 2,65 miliar atau 70 persen dari tagihan.
Jika dibandingkan, kelompok meterisasi berjumlah 2.453 ID atau 95,4 persen pelanggan. Dengan daya terpasang 5.640.700 volt ampere, tapi nilai tagihannya hanya Rp 1,14 miliar atau 30 persen dari total biaya.
"Porsi skema kontrak daya menghasilkan beban biaya yang jauh lebih besar, bahkan lebih dari dua kali lipat proporsinya," sebutnya saat dikonfirmasi Jumat (12/12).
Perbandingan ini dia sebut menunjukkan bahwa skema kontrak daya sangat tidak efisien. Lantaran menyedot biaya besar dan membebani keuangan daerah. Sehingga, perlu dialihkan menuju skema meterisasi yang lebih adil, terukur, dan efisien.
"Evaluasi ini bisa mengurangi pemborosan anggaran serta menyeimbangkan rasio antara daya terpasang dan nilai tagihan," tambahnya.
Dia juga menegaskan akan melakukan standardisasi penggunaan lampu LED hemat energi untuk PJU. Hal ini mengingat, masih ada 1.826 PJU ruas jalan yang menggunakan lampu non-LED.
Baik itu jenis sodium, merkuri, HPIT (lampu sorot), LHE (lampu hemat energi), dan TL (lampu tabung) sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, memastikan konstruksi standar dan sistem kendali otomatis pada seluruh titik baru untuk memastikan keawetan serta efisiensi.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menjelaskan, Sleman Dalane Padang menjadi salah satu program unggulannya. Dia telah meminta perhubungan untuk melakukan pemetaan. "Saya tidak mau cuma asal titik-titik saja. Tidak ada alasan tidak ada anggaran," katanya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita