SLEMAN - Menteri Transmigrasi RI (Mentrans) M Ifitah Sulaiman Suryanagara menegaskan arah baru pembangunan transmigrasi nasional dalam kunjungan kerjanya ke BBPPMT Yogyakarta, Kamis (4/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Mentrans meminta BBPPMT Yogyakarta memperluas cakupan kerja untuk mendukung transformasi di berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia, termasuk mereplikasi model pengembangan kawasan seperti rempang yang tengah dipersiapkan sebagai kawasan ekonomi terpadu.
Mentrans menekankan bahwa BBPPMT Yogyakarta tidak lagi hanya fokus pada wilayah regional Pulau Jawa, tetapi harus berperan sebagai balai yang berkontribusi bagi kebutuhan program transmigrasi secara nasional.
Balai juga diminta mengembangkan model pelatihan lintas sektor, tidak hanya pertanian, tetapi juga pariwisata, industri, dan layanan ekonomi produktif.
“Balai ini jangan hanya terpaku pada pertanian. Kita harus mampu mengembangkan pariwisata, industri, dan model-model baru yang bisa dipakai di berbagai kawasan transmigrasi. Saya ingin memberi ruang inisiatif kepada bapak-ibu untuk bergerak lebih luas,” tegasnya.
Iftitah menjelaskan bahwa transmigrasi kini diarahkan menjadi strategi pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi.
Fokus utamanya adalah mendorong produktivitas masyarakat untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
“Nah, kita itu transmigrasi fokusnya bagaimana meningkatkan produktifitas yang mengundang investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Itulah mindset transmigrasi hari ini,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Mentrans juga menguraikan kerangka dasar pertumbuhan nasional menggunakan rumus Pendapatan Nasional (Y = C + I + G + (X – M)).
Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat transmigrasi merupakan faktor penting agar konsumsi tumbuh dan ekonomi lokal berkembang.
Lebih lanjut, Iftitah menegaskan implementasi konsep transformasi melalui peningkatan produktivitas dan pendampingan masyarakat yang telah ditempatkan di kawasan transmigrasi.
Peningkatan produktivitas tersebut diharapkan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, penguatan kemampuan masyarakat dalam kewajiban perpajakan, serta dukungan terhadap kapasitas fiskal negara sebagai modal pembangunan dan perluasan kesempatan kerja.
Mentrans juga menyinggung kebijakan anggaran transmigrasi tahun 2026 yang diarahkan lebih fokus pada target nasional untuk memastikan pemanfaatan yang tepat dan berdampak langsung.
“Anggaran harus memberikan dampak. Bukan hanya terserap, tapi menghasilkan manfaat untuk masyarakat transmigrasi,” tegasnya. (del)
Editor : Meitika Candra Lantiva