SLEMAN - Efisiensi pemerintah pusat lewat kebijakan pemangkasan transfer ke daerah berdampak pada mundurnya berbagai rencana Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya adalah pembangunan gedung baru untuk berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Sukarmin menjelaskan, saat ini ada berbagai OPD yang masih menggunakan satu gedung bersama. Misalnya, dinas sosial bersama dengan dinas tenaga kerja. Lalu ada dinas pendidikan dengan dinas pemuda dan olahraga. Hingga dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas koperasi dan UKM.
"Memang harus di-pending karena prioritas ada di jalan, irigasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)," katanya saat ditemui di ruangannya Selasa (11/11).
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, DPUPKP Sleman Telah Bangun 8 Kilometer Saluran Irigasi Tahun Ini, Gelontorkan Anggaran hingga Rp 12 M
DPUPKP sendiri dia sebut sebenarnya sudah memiliki detail engineering design (DED) untuk pembangunan masing-masing gedung. Agar nantinya lebih representatif dan nyaman. Dia mencontohkan untuk dinas sosial. Nantinya direncanakan akan dibangun di lokasi yang jadi rumah dinas wakil bupati Sleman. Sementara rumah dinas tersebut akan dipindah.
"Pemindahan rumah dinas ini karena kurang representatif. Di depannya jalan nasional sehingga ramai dan bising. Kalau banyak tamu juga berpotensi mengganggu jalan," tambahnya.
Baca Juga: Menjelang Tutup Tahun 2025, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya Tentang Kenaikan Gaji ASN, TNI, dan Polri
Sukarmin menyebut, anggaran yang diperlukan juga tidak sedikit. Untuk rumah dinas wabup sekitar Rp 8 miliar, sementara gedung dinas sosial Rp 11 miliar. DED sendiri sudah dimiliki sejak 2024.
Dia menilai pembangunan gedung OPD ini memang seperti puzzle. Saat ingin membangun satu lokasi, harus mempertimbangkan bangunan yang ada saat ini.
Dia sendiri belum bisa memastikan kapan rencana pembangunan ini bisa dilakukan. Selagi belum ada arahan dan prioritas memang untuk program yang menyentuh masyarakat semuanya akan ditunda lebih dahulu.
Baca Juga: Syarat Timnas Indonesia U17 ke Fase Gugur Piala Dunia U17 2025, Arab Saudi Atau Paraguay Takluk dengan Selisih Enam Gol, Realistis?
"Untuk yang rumah dinas itu sudah ada izin dan pengeringan juga. Tentu kami tidak tahu kalau ada pengurangan seperti ini," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman Nunuk Hartati menjelaskan, semua OPD memang terimbas pemangkasan. Jumlahnya 62 persen dari anggaran bebas atau belanja operasional. Sementara belanja wajib yang digunakan untuk gaji, listrik, dan membayar biaya air, dipastikan tetap.
"Kalau Bappeda sendiri terkena Rp 1,3 miliar. Kami itu banyak penyusunan dokumen. Misal nanti musrenbang di hotel jadi di aula Bappeda saja," katanya.
Baca Juga: Pemkab Purworejo Minta Sopir dan Pemilik Truk Sumbu Tiga Patuhi Larangan Melintas di Jalur Kalijambe
Dengan demikian, anggaran khsususnya untuk makan dan minum bisa terpangkas. Apabila di hotel Rp 200 ribu, saat ini cukup Rp 75 ribu bahkan Rp 45 ribu saja. (del/eno)