SLEMAN - Program makan MBG tengah menjadi sorotan publik setelah beberapa kasus keracunan terjadi di sejumlah daerah. Jauh sebelum program pemerintah pusat ini digulirkan, Sekolah Islam Al Azhar Jogjakarta telah lebih dulu punya program serupa yang berjalan selama dua dekade. Program itu diberi nama Taman Gizi.
Ketua Badan Pengelola dan Pelaksana Harian (BPPH) Al Azhar Jogjakarta sekaligus Ketua Yayasan Asram, HA Hafidh Asrom mengungkapkan, program Taman Gizi dimulai sejak sekolah berdiri sekitar 20 tahun lalu.
"Konsep awalnya sederhana, memberikan snack saat jam istirahat pukul 09.00, lalu makan siang bersama di sekolah," katanya kepada Radar Jogja, Minggu (12/10).
Hafidh mengungkapkan, sejak berdirinya Al Azhar dan dengan adanya program itu, anak-anak akan merasa fit kondisinya, sehingga tidak perlu khawatir kalau misal tidak sarapan di rumah.
Menurut Hafidh, pada awalnya pengelolaan makanan diserahkan kepada perwakilan orang tua siswa yang memiliki usaha katering atau rumah makan. Sistem itu berjalan selama sekitar delapan tahun.
"Seiring perkembangan sekolah dan kebutuhan standar gizi, lalu dibangun dapur besar sendiri yang sudah beroperasi selama 12 tahun terakhir," ungkapnya.
Kini dapur utama yang berlokasi di kawasan Monjali itu memasak mulai pukul 01.00 dini hari untuk memenuhi kebutuhan 4.500 porsi makanan setiap harinya. Makanan dikirim ke berbagai unit sekolah Al Azhar di Jogjakarta seperti Wonosari, Bantul, Gamping, dan Monjali sendiri. Sebanyak 38 orang tenaga dapur dikerahkan setiap hari.
"Kita punya ahli gizi dari UGM. Makanan yang diberikan ke anak ada ukuran gizinya, dari TK dan jenjang selanjutnya. Setiap bulan menu masakannya ganti-ganti. Perencanaan sudah matang," jelasnya.
Diakui, sistem distribusi makanan dilakukan dengan konsep prasmanan per kelas. Selain lebih aman dan segar dibandingkan makanan yang dikemas satu per satu, sistem ini juga mendidik anak-anak untuk disiplin, antre, bersih, dan saling menghargai.
"Bagi siswa dengan alergi tertentu, pihak sekolah juga menyediakan komunikasi khusus agar semua tetap mendapat porsi makan yang sesuai," ulasnya.
Hafidh menambahkan, jika dikalkulasikan biaya produksi per anak sekitar Rp 15 ribu. Program ini terus dikembangkan, termasuk dari sisi variasi menu dan peningkatan standar gizi.
Menanggapi maraknya kasus keracunan pada program MBG pemerintah, Hafidh menilai konsepnya sebenarnya baik, namun implementasinya memang perlu pengawasan ketat. "Konsepnya bagus, tapi karena ini sudah dibisniskan, ya tidak benar-benar ideal implementasinya. Fungsi pengawasannya harus ketat. Lebih baik masing-masing sekolah diberikan unit dan dikelola sendiri," tegasnya.
Hafidh juga mengungkapkan, sekolahnya pernah menjadi salah satu rujukan dalam perumusan program MBG. Namun dalam implementasinya Al Azhar justru memilih tidak mengambil jatah MBG dari pemerintah karena merasa tidak sesuai dengan standar yang sudah dijalankan sekolah.
"MBG itu dibutuhkan untuk menyambut tahun emas 2045. Tapi memang perlu dievaluasi, caranya, programnya, dan implementasinya," tandas mantan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tiga periode dari DIJ itu. (laz)