SLEMAN - Pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada 2026 turut berdampak pada Kabupaten Sleman. Jumlahnya mencapai Rp 279 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Abu Bakar mengatakan, akan tetap memastikan pelayanan-pelayanan dasar tetap optimal. Seperti kesehatan, pendidikan, gaji pegawai, dan infrastruktur.
Proyek-proyek strategis juga tetap dijalankan. Mulai dari pembangunan RSUD Sleman, pembangunan Bank Sleman Syariah, hingga perbaikan jalan yang jadi salah satu janji bupati dan wakil bupati terpilih untuk mewujudkan Sleman Dalane Alus.
"Termasuk kebijakan bupati yang akan menyalurkan anggaran Rp 50 juta tiap padukuhan harus terakomodasi. Kami hitung sekitar Rp 60,6 miliar," bebernya ditemui di ruangannya Rabu (8/10).
Dia yakin semua tetap bisa berjalan lantaran ada peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD). Dari Rp 1,475 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,630 triliun pada 2026. Peningkatan sekitar Rp 150 miliar ini membuat Bumi Sembada jadi memiliki cadangan anggaran.
Di sisi lain, dia juga akan dilakukan efiensi pada kebutuhan tersier. Misalnya, perjalanan dinas yang pada 2025 menyeot anggaran hingga Rp 66 miliar. Termasuk penggunaan alat tulis kantor (ATK) yang pada 2025 menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar.
Meski demikian, dia belum bisa memastikan berapa jumlah pemangkasan yang dilakukan. "Saya kira tidak akan mengganggu kinerja. Apalagi kalau ATK saat ini paperless dan langsung digital," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BKAD Sleman Ibnu Pujarta menyebut, TKD untuk Kabupaten Sleman mencapai Rp 1,8 triliun pada 2025. Jenisnya ada berbagai macam. Seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dana desa, hingga dana bagi hasil. Sementara PAD baru sebesar Rp 1,4 triliun. "Kalau lihat APBD itu PAD-nya baru 44,8 persen. Jadi masih besar TKD," ucapnya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita