SLEMAN - Salah satu cara untuk memecahkan persoalan kebutuhan permukiman adalah dengan menghadirkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyebut minat masyarakat pada hunian vertikal ini tinggi peminat.
Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman Suwarsono mengatakan, Kabupaten Sleman memiliki delapan Rusunawa. Misalnya, Rusunawa Gemawang, Rusunawa Mranggen, dan Rusunawa Jongke. Jumlahnya total mencapai 1.041 unit.
Baca Juga: Pemkab Gunungkidul Salurkan Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Warga Kurang Mampu
"Minatnya banyak dan terus terisi. Bahkan waiting list-nya juga banyak," katanya.
Suwarsono menjelaskan, Rusunawa lahir karena adanya keterbatasan lahan. Konsepnya para penyewa tinggal sementara waktu. Lalu harapannya dapat sembari menabung untuk nanti bisa memiliki hunian sendiri.
"Di Sleman mencari tanah murah memang susah. Itu jadi masalah banyak keluarga," katanya.
Menurut Suwarsono, bangunan Rusunawa memang ada standar dan tipe bakunya sesuai dengan kementerian. Biasanya hal ini terkait dengan luasan tanah.
Mereka yang menyewa sendiri harus memiliki KTP Sleman. Bangunan Rusunawa juga tidak bisa dimiliki. Berbeda dengan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).
"Kami tidak punya Rusunami. Biasanya itu dimiliki pengembang lalu dijual, seperti apartemen," kata Suwarsono.
Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana untuk membangun Rusunawa kembali di Sleman. Namun, untuk menyelesaikan persoalan hunian pemerintah pusat memiliki program tiga juta rumah.
"Program tersebut arahnya untuk membantu solusi hunian itu," tambahnya.
Sementara itu, salah satu warga Kapanewon Godean Nadia Marbun menjelaskan, gaji yang ia peroleh sesuai UMR Jogjakarta tidak mencukupi untuk bisa membeli rumah. Apalagi dia memiliki utang yang mesti dibayar.
"Jadi gajinya buat kehidupan sehari-hari daripada nanti ngutang," tuturnya. (del)