SLEMAN - Pemerintah pusat telah memutuskan hanya akan menggunakan APBN untuk penganggaran program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui. Imbasnya, pemerintah daerah harus mengalihkan alokasi APBD yang semula untuk MBG ke program lainnya.
Akhir 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman harus merevisi rancangan APBD 2025. Ada refocusing untuk program MBG. Mencapai Rp 115 miliar. Yang belakangan turun menjadi Rp 98 miliar setelah melalui kajian dan evaluasi. Anggaran tersebut sebagai dukungan atas program nasional yang dicanangkan Presiden Peabowo Subianto tersebut.
Menyusul terbitnya kebijakan baru dari pemerintah pusat ihwal plot anggaran MBG yang hanya menggunakan APBN, maka Pemerintah Kabupaten Sleman harus memutar otak untuk membelanjakan anggaran yang semula telah dialokasikan untuk program MBG.
Sebagaimana petunjuk pemerintah pusat, anggaran daerah yang awalnya untuk MBG agar dialihkan untuk peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) infrastruktur sekolah.
Dalam rapat bersama jajaran Komisi D DPRD Sleman dan Dinas Pendidikan akhir pekan lalu terungkap bahwa anggaran MBG terlalu besar jika hanya dialihkan untuk keperluan penunjang infrastruktur sekolah. Hasil kesepakatan sementara, sebagian anggaran itu akan dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) dan menambah beasiswa bagi murid dari kalangan keluarga kurang mampu.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman M. Arif Priyosusanto SSi sangat mendukung rencana tersebut. Sebab, peran GTT/PTT di sekolah sangat penting. Kiprah mereka tak ubahnya guru aparatur sipil negara (ASN). Namun, gaji atau honor GTT/PTT dinilai masih jauh dari harapan. "Honor atau insentif GTT/PTT itu perlu ditingkatkan lagi," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan GTT/PTT. Karena selama ini kehidupan mereka bisa dibilang masih jauh dari sejahtera. Sementara jumlah kebutuhan guru masih kurang. Padahal keberadaan mereka sangat penting untuk menunjang pemerataan kualitas pendidikan. "Jumlah guru perlu ditambah. Jika dari ASN masih kurang ya harus angkat GTT," tutur tokoh asal Maguwoharjo, Depok.
Terkait rencana pengalihan alokasi anggaran MBG untuk perbaikan/pemeliharaan sarpras sekolah, Arif juga menyambut positif. Itu mengingat sampai saat ini masih banyak sekolah yang memang memerlukan perbaikan gedung atau ruangan. "Belum seratus persen sekolah di Sleman yang memenuhi standar. Baik gedungnya maupun fasilitas pendidikan lain," bebernya.
Menurut Arif, pengalihan plot anggaran MBG menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk standarisasi sarpras pendidikan dan fasilitas pendidikan.
Anggota Komisi D DPRD Sleman H. Dedie Kusuma SE menambahkan pentingnya menambah beasiswa bagi siswa dari kalangan warga kurang mampu. Khususnya siswa yang berprestasi. Terutama bagi mereka yang tidak mendapat bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat maupun beasiswa dari lembaga/institusi lain.
Beasiswa yang dimaksud untuk keperluan biaya sekolah dan pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Atau sarana penunjang sekolah seperti buku, tas, sepatu, dan lain-lain. "Dengan pengalihan anggaran MBG itu diharapkan jangkauan beasiswa bisa lebih luas dan merata. Serta tepat sasaran. Ini penting," tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Sesuai kewenangannya, lanjut Dedie, peningkatan sarpras dan infrastruktur sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai jenjang lembaga PAUD hingga SMP. "Beasiswa ini fungsi dan peruntukannya mirip PIP," katanya.
Lebih lanjut, Dedie membenarkan masih adanya fasilitas seperti ruang kelas atau atap gedung yang tak memadai. Itu semua harus segera diperbaiki.
Dedie menegaskan, label Sleman sebagai kota pelajar harus disesuaikan dengan kondisi riil. Bahwa fasilitas serta mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman harus baik dan memadai. Tidak tertinggal dari daerah lain. "Jargon kota pelajar itu jangan hanya menjadi wacana tapi harus sesuai realita," tandas penjual gudeg asal Karangasem, Kocoran, Caturtunggal, Depok.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sleman Sri Adi Marsanto ST MA mengungkapkan, anggaran fasilitasi GTT/PTT sebenarnya sudah dialokasikan di APBD 2025. Tapi terkena refocusing. Sebesar Rp 4 miliar. Ke depan, anggaran itu akan dikembalikan ke pos semula untuk menunjang kesejahteraan GTT/PTT. (yog)
Editor : Sevtia Eka Novarita