SLEMAN - Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemkab Sleman, termasuk penyerahan bantuan sosial. Namun, ketepatan data penerima masih masih meleset.
"Masyarakat banyak yang sudah mampu, tapi tetap dapat bantuan. Itu masih jadi pekerjaan rumah kami," ujar Kepala Dinas Sosial Sleman Mustadi.
Menurut Mustadi, ada banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan wanita rawan sosial ekonomi. Terlebih, apabila ditinjau dari bantuan berbagai organisasi perangkat daerah di Sleman yang begitu banyak. "Tapi kalau lihat di lapangan, kemiskinan belum bisa selesai," ucapnya.
Apabila mengacu pada data BPS, masih ada 7,46 persen atau 97,94 ribu penduduk miskin di Sleman. Mereka adalah penduduk dengan pengeluaran di bawah Rp 513.926 tiap bulannya.
Menurutnya, proses verifikasi sudah dilakukan secara menyeluruh. Baik dengan membandingkan data dari pusat hingga data lokal. "Tapi petugas di lapangan kenapa enggak mau nyoret mereka yang tidak layak dapat bantuan? Ini jadi pertanyaan," katanya.
Dia mengaku, akan mengoptimalkan musyawarah padukuhan dan kalurahan untuk mendapatkan data yang valid. "Kalau sanksi memang belum ada. Mau diberi sanksi apa? Umumnya hanya sanksi sosial. Memang sulit," keluhnya.
Mustadi memahami, bantuan ini semakin krusial mengingat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa kebutuhan pokok harganya naik dan daya beli masyarakat cenderung turun.
"Tentu kami coba lakukan intervensi. Salah satunya dengan memberi bantuan pokok, seperti beras," ucapnya.
Persoalan ketepatan data ini juga dikeluhkan oleh warga Sleman Sayem. Dia mengaku beberapa kali mendapatkan bantuan dari pemerintah. "Ada yang mampu dapat bantuan, ada yang tidak mampu malah engga dapat," katanya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita