RADAR JOGJA – Bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah Sleman telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ketika mendaftarkan diri di KPU. Seluruhnya bisa diakses pada laman https://elhkpn.kpk.go.id/.
Dari data tersebut, bapaslon Kustini Sri Purnomo-Sukamto memiliki harta kekayaan jauh lebih besar dibanding Harda Kiswaya-Danang Maharsa. Tercatat, Sukamto menjadi yang terkaya.
Sukamto terkahir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022. Total kekayaannya sejumlah Rp 47.582.700.000. Mayoritas berbentuk tanah dan bangunan sejumlah Rp 49.911.200.000. Dia sendiri tercatat memiliki utang sebesar Rp 5.600.000.000.
Sementara Kustini, terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2023 dengan jumlah Rp 13.147.661.593. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar kekayaannya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 8.322.700.000. Kustini juga tidak tercatat memiliki utang. Dengan demikian, kekayaan Kustini-Sukamto mencapai Rp 60 miliar lebih.
Selanjutnya, Danang memiliki total kekayaan Rp 11.822.847.579 yang terakhir dilaporkan pada 31 Desember 2023. Mayoritas berbentuk rumah dan bangunan senilai Rp 11.356.000.000. Danang juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 250.000.000.
Sedangkan Harda, hanya memiliki kekayaan Rp 6.153.005.585 yang terakhir dilaporkan pada 31 Desember 2023. Mantan sekda Sleman ini kekayaannya mayoritas berbentuk tanah dan bangunan sejumlah Rp 1.161.208.000. Harda tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, total kekayaan Harda-Danang sejumlah Rp17 miliar lebih.
Baca Juga: Kustini-Sukamto Daftar ke KPU, Buka dengan Deklarasi Koalisi Rakyat Sleman
Menanggapi jumlah kekayaan tiap bakal calon kepala daerah ini, pengamat politik UIN Sunan Kalijaga Ahmad Norma Permata menyebut, peran uang sangat penting dalam politik. Dia mengibaratkan keduanya seperti kaki kanan dan kiri sehingga tidak bisa dipisahkan. "Bisnis perlu informasi dan proyek politik. Sementara politik juga perlu dana," ujarnya kemarin (4/9).
Menurut Norma, semestinya pengusaha sebagai pemilik bisnis dibedakan dengan politisi sebagai aktivis sosial. Namun, kenyataan saat ini keduanya justru bercampur. "Akhirnya pengusaha masuk politik dan politisi bermain bisnis," tegasnya.
Meski demikian, Norma menerangkan kalau modal materiil ini tidak bisa jadi satu-satunya patokan kemenangan. Tiap paslon meski menyalurkankan dengan tepat. "Perlu kecerdasan untuk membidik segmen. Kalau tepat pada kelas sosial, wilayah, dan isu tertentu kemungkinan menangnya tinggi," tegasnya.
Dengan kondisi ini, Norma menyebutkan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga. Walau demikian, membuat aliansi berdasarkan isu tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisa jadi pilihan. "Dalam pemilihan itu masyarakat memilih pilihan yang tidak bisa mereka kendalikan," tegasnya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita