RADAR JOGJA - Pembangunan Tol Jogja-Solo Paket 2.2 terhambat lantaran kehabisan lahan yang belum dibebaskan. Termasuk dua masjid berstatus wakaf yang masih diproses di Kemenag Sleman.
Dua masjid tersebut adalah Masjid Baitul Makmur di Kapanewon Kalasan dan Majid At Taubah di Kapanewon Mlati.
Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur Nur Khozin menjelaskan, lokasi pengganti masjid sudah ada. Tanah tersebut dimiliki secara personal oleh 11 orang dengan mayoritas lahan berupa persawahan.
Dia menilai lokasi masjid baru juga lebih strategis karena berada di tengah kampung. Sementara masjid yang sekarang, ada di pinggiran. "Prinsipnya masyarakat punya masjid dan kembali punya masjid di kampung yang sama," sebut Nur Jumat (2/8).
Menurut Nur, tanah pengganti memiliki harga yang lebih rendah sehingga masjid pengganti kemungkinan akan memiliki wilayah lebih luas. "Di sini hanya sekitar 3.700 meter persegi, penggantinya 7.000 meter persegi. Tapi tanah pengganti ini belum seratus persen disepakati," tuturnya.
Dia menjelaskan, nadzir, pihak keluarga yang dulu mewakafkan, takmir, hingga masyarakat terus berkomunikasi terkait relokasi ini. "Progres terdekat di minggu depan. Ada pemanggilan para pemilik tanah dengan pihak tol untuk memastikan harga," jelas Nur.
Kini, Masjid Baitul Makmur masih digunakan untuk kegiatan ibadah seperti biasa. Nur berharap masjid lama jangan sampai dibongkar sebelum masjid pengganti selesai dibangun. "Semoga bangunannya nanti juga lebih bagus karena mengikuti model yang baru," tambahnya.
Sementara itu, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Sleman Sigit Purnomo menjelaskan, proses administrasi tanah wakaf memang lebih rumit. "Memang kompleks. Kalau tanah pribadi lebih enak, harganya berapa tinggal dibayar tol," ujarnya.
Sementara untuk tanah wakaf, tol harus mengganti tanah dan bangunan sekaligus. Lokasi yang baru juga mesti diubah statusnya menjadi tanah wakaf kembali.
Relokasi ini menyangkut Kemenag sendiri, jasa marga, pihak yayasan, desa, kantor pertanahan, pihak ketiga yang membangun masjid baru, hingga perseorangan selaku pemilik tanah pengganti.
"Tahun ini targetnya tanah pengganti sudah dapat, administrasi termasuk sertifikatnya sudah jadi. Pembangunannya bisa mulai tahun depan," beber Sigit.
Dia berprinsip, tanah pengganti masjid ukurannya minimal sama atau lebih luas. "Kami berupaya memastikan tidak ada yang dirugikan dan seluruh masyarakat bisa menikmati," ungkap Sigit. (cr1/eno)