RADAR JOGJA – Ramai isu Persyarikatan Muhammadiyah menerima izin tambang bagi organisasi keagamaan diprotes. Konsolidasi nasional (Konsolnas) Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Jogja, Sabtu (27/7), pun didatangi pendemo.
Aksi unjuk rasa mewarnai jalannya Konsolnas di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Unisa Jogjakarta dari kalangan mahasiswa dan aktivis. Konsolnas itu mendatangkan Pengurus Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Salah satu pembahasan terkait pemberian izin tambang bagi Muhammadiyah.
Forum Cik Di Tiro dengan puluhan massanya yang datang ke Unisa Jogjakarta membawa sejumlah spanduk penolakan izin tambang untuk organisasi keagamaan.
Baca Juga: Bahaya Efek Samping Suntik Putih yang Mengintai di Balik Kulit Cerah
Baca Juga: Menoreh Culture And Culinary Festival, Wisata yang Memberikan Pengalaman Berbeda Bagi Pengunjung
Di antaranya menyindir keputusan organisasi Islam lainnya Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah memutuskan mengelola tambang yang ditawarkan pemerintah dan isu Muhammadiyah yang turut menerima. ‘Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang’ jadi salah satu spanduk yang dibentangkan massa aksi.
Tidak hanya satu saja, ada juga demo kedua yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa Muhammadiyah dari berbagai universitas di DIJ. Mayoritas mahasiswa tersebut berasal dari kampus Muhammadiyah juga. Perwakilan massa aksi Siti Mauliani menilai Muhammadiyah yang akan menerima tambang menjadi permasalahan besar.
“Kenapa? Karena kami menyepakati tidak perlu organisasi kemasyarakatan atau ormas itu mengelola tambang,” tegasnya. Menurutnya kekhawatiran utama karena menimbulkan dosa ekologi yang menyebabkan satu permasalahan besar di kemudian hari.
Dia menegaskan, tidak sepakat Muhammadiyah memegang tambang karena bukan menjadi fokus organisasi keagamaan mengurus tambang. Selain dosa ekologi dikhawatirkan izin tambang dari pemerintah kemudian hari bisa saja jadi alat politik.
Baca Juga: Delvintor Siap Tampil Gigih di Balapan Terakhir MXGP 2024
Baca Juga: Sudah Sah! Berikut 3 Hal Unik di Pernikahan Thoriq Halilintar dan Aaliyah Massaid
Siti Mauliani menilai, bukan hal yang tidak mungkin izin tambang yang diberikan ini menjadi cara pemerintah mencoba membungkam Muhammadiyah.
“Menerima tambang ini adalah bentuk Muhammadiyah sudah tergiur dengan apa yang diberikan pemerintah,” tuturnya. Padahal, selama ini dinilai sebagai ormas yang otonom sendiri tanpa pangku tangan pemerintah. Itu karena selama ini jarang sekali tergiur oleh tawaran jabatan strategis dari penguasa.
Sementara itu, Kepala Kantor Muhammadiyah Arif Nur Kholis menyampaikan, akan ada penjelasan yang komprehensif tidak sepotong-sepotong pada Minggu (28/7).
Sebanyak 35 PWM diundang untuk menjelaskan segala hal mengenai tambang secara internal. Dalam Konsolnas ini Jusuf Kalla turut hadir diundang PP Muhammadiyah.
“Pak JK, nanti ada dua narasumber terkait isu-isu strategis. Kan isunya macam macam,” bebernya. Menurutnya, Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa selama ini sudah berkali-kali menjadi mitra diskusi PP Muhammadiyah.
Agenda Konsolnas ini dilangsungkan tertutup hanya untuk kalangan internal saja. Dia pun turut menanggapi aksi yang dilakukan hari ini. Nur Kholis mengatakan,prinsipnya semua aspirasi akan didengar namanya dan akan disampaikan. (rul/pra)
Editor : Heru Pratomo