RADAR JOGJA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman menyebut Bumi Sembada rawan kekeringan. Melihat pengalaman tahun lalu, dari total 17 kapanewon, 13 di antaranya mengajukan droping air bersih.
“Yang tidak mengajukan hanya Kalasan, Berbah Ngemplak, dan Prambanan,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman Bambang Kuntoro Rabu (8/5).
Meski kini sudah memasuki musim kemarau, namun BPBD masih belum menetapkan status siaga bencana kekeringan. Lantaran pembahasannya baru akan dimulai bulan depan.
Hingga akhir Mei, Kabupaten Sleman masih menetapkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Sebab, saat ini masih masuk masa pancaroba atau peralihan musim penghujan ke kemarau.
Sehingga pembahasan terkait bencana kekeringan baru akan mulai dibahas Juni mendatang. Tepatnya setelah masa perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi berakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman Makwan sebelumnya menyampaikan, status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebelumnya berakhir pada 28 Februari. “Sudah kami ajukan hingga akhir Mei,” sebut Makwan.
Dia menyebut, adanya Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi membuat masyarakat dan pemerintah dapat lebih siap. Khususnya, untuk menghadapi berbagai potensi bencana seperti banjir dan angin kencang yang disebabkan oleh anomali cuaca.
Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jogjakarta Reni Kraningtyas mengungkap, musim kemarau tahun ini memang mengalami kemunduran. Bahkan diprediksi pada Mei masih ada sebagian wilayah yang mengalami turun hujan.
Oleh karena itu, dia pun mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai potensi bencana akibat musim kemarau. Meliputi bencana kekeringan, kebakaran lahan, hingga kekurangan air bersih.
“Kewaspadaan musim kemarau dimulai Mei sampai dengan September mendatang,” ungkapnya. (inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita