SLEMAN - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sleman mengaku sulit mewujudkan wilayah zero stunting.
Instansi itu hanya mampu mengantisipasi zero new stunting atau meminimalisasi bayi lahir dengan keadaan kurang gizi.
Kepala Dinas P3AP2KB Sleman Wildan Solichin mengatakan, mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai daerah zero stunting memang bukan hal mudah.
Terlebih lagi, di Indonesia yang masih masuk sebagai negara berkembang.
Wildan mencontohkan, bahwa di negara Amerika Serikat yang memiliki teknologi serba maju saja kasus stunting-nya masih bertahan di angka 3 persen.
Sehingga Pemkab Sleman pun hanya mampu mengantisipasi adanya zero new stunting atau tidak ada lagi kasus stunting baru.
Menurut dia, upaya untuk mengantisipasi adanya kasus stunting pada bayi yang baru lahir itu dapat dilakukan dengan mencukupi kebutuhan gizi sejak dalam masa kandungan.
Termasuk berkoordinasi dengan kalurahan agar penanganan stunting dapat berjalan maksimal hingga menjangkau masyarakat lapisan terbawah.
“Kami targetkan penurunan angka prevalensi stunting tahun ini menjadi 4,49 persen,” ujar Wildan, Minggu (21/4).
Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan, kalau pihaknya juga berupaya mempercepat penurunan stunting melalui program Rembug Stunting.
Dia pun membeberkan angka prevalensi stunting di Sleman juga mengalami penurunan.
Berdasarkan ePPGBM, prevalensi stunting di Sleman pada tahun 2023 berada pada angka 4,51 persen.
Capaian tersebut menurutnya tidak terlepas dari kerja sama, sinergi dan kolaborasi dari Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) di semua tingkatan.
Selain itu, semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung gerakan percepatan penurunan stunting.
Kustini menegaskan, kalau penurunan stunting juga harus didukung oleh organisasi kemasyarakatan sehingga dapat didorong perluasan program kepada masyarakat di berbagai level.
Khususnya, yang dapat mendukung program-program kerja tim TPPS.
“Mulai dari tingkat kabupaten, kapanewon dan kalurahan," katanya. (inu)