SLEMAN - Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman menimbulkan empat korban jiwa.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman sebagai penyelenggara pemilu berencana memberi uang santunan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.
Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi mengatakan, keempat orang yang meninggal dalam pelaksanaan Pemilu 2024 itu tiga diantaranya merupakan petugas linmas.
Sementara satu orang sisanya merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Dia merinci, untuk anggota linmas yang meninggal dunia masing-masing bertugas di tiga kapanewon berbeda. Yakni, Kapanewon Pakem, Moyudan, dan Depok.
Kemudian untuk satu anggota KPPS yang meninggal diketahui bertugas di kalurahan Maguwoharjo, Depok.
Baehaqi memastikan, keempat orang yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) itu akan mendapatkan santunan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemilu.
Besarannya mencapai Rp 46 juta, dengan rincian Rp 30 juta untuk biaya perawatan rumah sakit dan Rp 10 juta untuk biaya penguburan.
“Untuk petugas linmas di Kapanewon Pakem sudah turun (santunannya). Sedangkan untuk tiga petugas lainnya masih dalam proses,” ujar Baehaqi disela kegiatan yang diselenggarakan di Eastparc Hotel, Kamis (28/3).
Menurut dia, jumlah petugas TPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2024 ini turun dibandingkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
Sebab, pada pelaksanaan Pemilu 2019 jumlah petugas yang meninggal dunia sebanyak enam orang.
Baehaqi menilai, dapat berkurangnya jumlah korban jiwa dalam Pemilu 2024 ini tentu tidak lepas dari bantuan stakeholder terkait.
Terlebih, Pemkab Sleman melalui Dinas Kesehatan Sleman yang sudah menyiapkan personel untuk membantu masyarakat yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu.
“Kami juga berterima kasih sudah diberikan vitamin dan suplemen untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit,” katanya
Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sleman Huda Al Amna menyampaikan, penyebab kematian anggota linmas maupun petugas KPPS dikarenakan kelelahan.
Dia memastikan kalau hal tersebut akan menjadi evaluasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kedepannya.
“Kami upayakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kedepan lebih ketat lagi dalam screening kesehatan calon petugas,” beber Huda. (inu)