SLEMAN - Universitas Gadjah Mada (UGM) jadi salah satu universitas yang memfasilitasi para mahasiswanya dengan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus dalam kontestasi Pemilu 2024. Jelang coblosan, kesiapan TPS khusus sudah mencapai 95 persen.
Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM Hempri Suyatna membenarkan, secara umum UGM sudah siap untuk menjalankan proses pemilu bagi para mahasiswa yang mengurus pindah memilih.
"UGM sediakan 9 TPS khusus yang tersebar di 5 asrama UGM, persiapannya sudah 95 persen dan tinggal melaksanakan," katanya dalam sesi diskusi Pojok Bulaksumur, Rabu (7/2).
Hempri merinci, jumlah pemilih yang terfasilitasi di TPS khusus UGM sebanyak 2.611 mahasiswa.
Di mana, TPS tersebut bersifat inklusif, tidak saja diperuntukkan bagi mahasiswa UGM semata, tapi juga ada mahasiswa luar UGM.
"TPS ini inklusif, ada mahasiswa luar juga seperti UPN Veteran, UII, STPMD hingga YKPN," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, dari segi kesiapan petugas pengawas dan KPPS juga sudah siap dan telah dilakukan pembekalan atau bimbingan teknis sebelumnya.
"Kami sudah siap menggelar pemilu, Senin nanti akan koordinasi lagi sebagai final persiapan, seluruh panitia dari mahasiswa dan kami libatkan linmas dari masyarakat Caturtunggal," lontarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM Arie Sujito turut menyampaikan, UGM merasa punya tanggung jawab moral untuk memfasilitasi para mahasiswa.
TPS khusus tersebut juga jadi salah satu metode pembelajaran pendidikan politik bagi mahasiswa.
"TPS khusus ini dijadikan sebagai arena pendidikan politik, ini akan jadi media yang punya makna pembelajaran," ungkapnya.
Ia turut berharap, seluruh civitas akademika UGM terutama para mahasiswa bisa turut memiliki kepedulian dan memberikan kontribusi pada pelaksanaan demokrasi dan pemilu mendatang.
"Saya harap mahasiswa punya kepedulian dan harus berkontribusi, sekecil apapun kontribusinya itu sangat penting," bebernya.
Arie juga menegaskan, UGM adalah milik rakyat Indonesia. Jadi, sudah seharusnya turut bersikap netral.
Disebutnya, memiliki preferensi politik tertentu adalah hal yang wajar. Hal yang tidak boleh adalah memanfaatkan otoritas kekuasaan yang dimiliki untuk memobilisasi pihak lain agar sependapat dengannya.
"Masyarakat UGM itu masyarakat dewasa, kami tidak merasa yang terbaik, tapi juga harus belajar soal netralitas itu," tandasnya (iza)
Editor : Amin Surachmad