SLEMAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman dipastikan menelurkan kebijakan baru pasca viralnya kasus konsumsi lelayu saat pelantikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Yakni, kenaikan uang transport saat kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi mengatakan, anggaran uang transport saat kegiatan bimtek memang sudah diputuskan naik. Dari semula Rp 35 ribu per orang menjadi Rp 50 ribu per orang.
Kebijakan tersebut diputuskan bersamaan dengan proses klarifikasi konsumsi yang kurang layak saat kegiatan pelantikan anggota KPPS pada Kamis (25/1).
“Betul (ada kenaikan uang transport bagi anggota KPPS saat bimtek),” ujar Baehaqi saat dikonfirmasi, Kamis (25/1) malam.
Menurut dia, kegiatan bimtek sendiri sudah dijadwalkan oleh KPU Sleman terselenggara dari tanggal 26 sampai Dengan 28 Januari 2024 mendatang.
Namun, untuk pelaksanaan bimtek nantinya juga tergantung dari jumlah KPPS.
Sehingga akan ada bimtek di suatu wilayah yang satu hari terselenggara karena petugas KPPS sedikit.
Namun, ada yang bisa dua sampai tiga hari lantaran petugas KPPS-nya banyak.
Ia pun menegaskan, kalau pemberian uang transport saat pelantikan KPPS pada Kamis (25/1) memang tidak ada.
Sebab, hal tersebut sudah menjadi kebijakan dari Sekretariat KPU Sleman selaku penguasa anggaran.
Lantaran, pemberian uang transport saat pelantikan memang tidak selalu sama di tiap wilayah. Artinya, dapat diberikannya uang transport atau tidak tergantung kemampuan KPU masing-masing wilayah.
“Kebijakan penguasa anggaran tidak ada anggaran untuk pelantikan, namun untuk anggaran transportasi di bimtek ada,” terang Baehaqi.
Sebagaimana diketahui, KPU Sleman juga akan langsung memberikan anggaran untuk konsumsi langsung kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam bimtek.
Hal itu sebagai bentuk evaluasi pasca petugas KPPS mendapatkan konsumsi yang kurang layak saat pelantikan.
Menurut dia, sebenarnya KPU Sleman sudah berencana agar anggaran untuk konsumsi dikelola langsung oleh Sekretaris PPS di masing-masing kalurahan. Namun karena ada arahan lanjutan dari jenjang di atas KPU Sleman.
Akhirnya, anggaran pun tidak jadi diturunkan dan dipilih kebijakan untuk menunjuk vendor penyedia konsumsi.
Ia menyatakan, kalau KPU Sleman sejatinya sudah menyiapkan anggaran konsumsi sebesar Rp. 16 ribu per anggota KPPS saat pelantikan.
Namun, dikarenakan ada kesalahan dari pihak ketiga atau vendor. Konsumsi yang diterima saat pelantikan pun kurang layak.
Adapun alasan dari pihak vendor mengaku tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi pelantikan anggota KPPS yang jumlahnya mencapai 24.199 orang.
Diduga, pihak vendor sudah mengambil keuntungan namun justru menunjuk pihak lain.
“Kami juga kaget, karena anggaran sudah kami siapkan Rp 16 ribu tapi konsumsi yang diberikan seperti seharga Rp 5 ribuan. Sehingga kami putus kerja sama dengan vendor,” terang Baehaqi. (inu)