SLEMAN - Viral di media sosial (medsos) sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendapatkan konsumsi yang tidak layak saat pelantikan pada Kamis (25/1).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menyebut kejadian itu merupakan kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia konsumsi.
Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16 ribu untuk konsumsi per petugas KPPS saat pelantikan.
Anggaran tersebut rencananya akan langsung diturunkan kepada sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Namun, menurut Baehaqi, karena ada arahan lanjutan, anggaran untuk pelantikan KPPS pun tidak bisa langsung diberikan kepada Sekretariat PPS.
Sehingga KPU Sleman pun menunjuk vendor atau pihak ketiga agar konsumsi saat pelantikan petugas KPPS bisa disiapkan.
“Jujur, saya juga sangat kaget dengan kejadian itu, karena anggaran sebesar Rp 16 ribu, kok fakta di lapangan seperti itu. Konsumsinya tidak memanusiakan manusia. Sehingga sekretariat pun berkoordinasi dengan pihak ketiga,” ujar Baehaqi saat dihubungi, Kamis (25/1).
Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota KPPS mengeluh mendapatkan konsumsi yang tidak layak saat pelantikan. Banyak di antaranya yang hanya menerima air mineral gelas dan roti.
Bahkan, di media sosial pun ramai disebut oleh kalau konsumsinya mirip dengan makanan lelayu.
Baehaqi menyebut, kejadian tersebut murni kesalahan vendor yang ditunjuk oleh KPU Sleman.
Sebab, pihak ketiga yang dari awal menyanggupi penyediaan konsumsi justru mengesubkan atau menunjuk pihak lain agar bisa menyediakan konsumsi saat pelantikan petugas KPPS.
“Dihadapan KPU Sleman vendor mengaku tidak mampu memfasilitasi konsumsi untuk seluruh KPPS di Sleman saat pelantikan. Itu yang kami sayangkan, seharusnya ngomong tidak mampu itu dari awal,” katanya.
Lebih lanjut, Baehaqi mengaku, pihaknya juga sudah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Terlebih dalam beberapa hari kedepan akan dilaksanakan kembali kegiatan yang melibatkan KPPS. Seperti bimbingan teknis (bimtek) untuk tugas di Pemilu 2024.
Menurut dia, evaluasi yang dilakukan adalah Sekretariat KPU Sleman akan langsung menurunkan anggaran untuk konsumsi langsung kepada Sekretariat PPS.
Ini agar kemudian kebutuhan konsumsi bagi anggota KPPS bisa diatur langsung oleh penyelenggara kegiatan.
“Untuk tindak lanjutnya, ketika ada pengadaan-pengadaan yang lain dan diselenggarakan PPS maka anggaran diturunkan ke sekretariat PPS,” terang Baehaqi. (inu)