SLEMAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman menerima cukup banyak permintaan dari masyarakat untuk memangkas pohon-pohon perindang.
Instansi tersebut pun mengaku kewalahan. Lantaran minimnya personel dan peralatan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman Epiphana Kristyani mengatakan, memasuki musim penghujan seperti sekarang permohonan pemangkasan pohon perindang dari masyarakat memang naik signifikan.
Bahkan, instansi tersebut menerima paling sedikit tiga permohonan setiap harinya.
Epiphana mengaku, cukup kewalahan untuk menerima semua permohonan pemangkasan tersebut.
Dikarenakan terbatasnya personel dan peralatan yang dimiliki instansi tersebut. Sehingga beberapa permohonan pemangkasan pohon dari masyarakat pun banyak yang antre.
Dia menyatakan, dalam pemangkasan pohon perindang itu pihaknya memprioritaskan pohon-pohon perindang yang berada di jalan-jalan protokol.
Itu dilakukan, agar tidak membahayakan pengguna kendaraan ketika melintas.
“Menghadapi musim hujan ini kami sudah lakukan monitoring pohon perindang, khususnya yang berada di jalan-jalan protokol. Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita,” ujar Epiphana saat dihubungi, Jumat (19/1).
Lebih lanjut, Epiphana mengaku, menghadapi potensi bencana pohon tumbang dia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi.
Pihaknya mempersilahkan masyarakat berkoordinasi dengan DLH Sleman jika ada pohon-pohon perindang yang sekiranya berbahaya.
Menurut dia, kejadian pohon tumbang memang menjadi salah satu bencana yang tidak dapat diprediksi dan diantisipasi.
Namun, pihaknya sudah melakukan upaya preventif dengan memantau usia pohon milik Pemkab Sleman.
“Karena kami tahu mana pohon yang usianya tua, maka kami dahulukan pemangkasan,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan, potensi bencana seiring datangnya musim hujan memang perlu diwaspadai.
Terutama kawasan permukiman yang berada di antara pepohonan tinggi.
Menurut Kustini, sebagian masyarakat mungkin akan mengalami kesulitan untuk memotong pohon yang tinggi atau berukuran besar.
Karena itu, dia pun meminta agar masyarakat melapor kepada lembaga pemerintahan paling dekat jika mengalami kesulitan.
“Apabila tidak bisa dipotong sendiri, laporkan saja kepada petugas kalurahan atau kapanewon, nanti akan kita tindak lanjuti,” ungkapnya. (inu)