RADAR JOGJA - Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan Ade Armando ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (6/12). Tindakan ini buntut dari perkataan Ade Armando tentang dinasti politik di Jogjakarta.
Selain menyebabkan kegaduhan, juga ujaran kebencian kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY sekaligus Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa Prihadi menilai perkataan Ade Armando sebagai provokasi. Terlebih adanya pernyataan bahwa Jogjakarta lah yang mengusung dinasti politik.
Sehingga aksi unjuk rasa lebih tepat diarahkan kepada Jogjakarta dan Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Jadi, kita tidak ingin peristiwa itu berulang terus sehingga kits mesti memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya sekadar minta maaf karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando maupun partainya," tegasnya ditemui di Mapolda DIY Rabu (6/12).
Pelaporan, lanjutnya, menggunakan Undang-Undang ITE. Tepatnya Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2. Kedua pasal ini, lanjutnya, tepat untuk menjerat ujaran yang dibagikan Ade Armando melalui video yang terunggah di media sosial miliknya.
Prihadi menganggap Ade Armando tidak memahami sejarah Jogjakarta. Meski kerajaan, namun Jogjakarta tetap menganut sistem demokrasi.
Tak adanya Pemilihan Gubernur juga merupakan bagian status Keistimewaan Jogjakarta.
"Padahal kita ketahui memang Jogja ini dari awal Daerah Istimewa, Daerah Istimewa yang memang dalam hal tata pemerintahannya Jogja ini sudah lebih dahulu adalah kerajaan berbentuknya dan kemudian bergabung ke Indonesia pasca kemerdekaan oleh karena itu ketika ini kemudian diutak-atik lagi tentu menjadi masalah bagi masyarakat Jogja," tegasnya.
Dalam laporan ini juga ada aksi dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya adalah asosiasi Pedagang Kaki Lima Malioboro Ahmad Yani (Pemalni). Berupa pembentangan poster yang mengecam Ade Armando dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua Pemalni Slamet Santoso menuturkan para PKL tidak terima atas pernyataan Ade Armando tentang politik dinasti di Jogjakarta. Penetapan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah sesuai dengan konstitusi.
"Jogja adalah tempat istimewa dan Ade Armando telah membuat pernyataan yang sangat membuat tidak nyaman karena sangat mengganggu sekali kedaulatan harkat martabat. Kami selaku masyarakat Jogja tidak menerima dan akan menuntut Ade Armando yang supaya diproses secara hukum," ujarnya. (dwi)