RADAR JOGJA - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Jogjakarta Arie Sujito menegaskan UGM Jogjakarta pasti terlibat dalam Pemilu 2024.
Bukan dalam kampanye. Namun, diskusi dan telaah terkait program-program yang ditawarkan. Baik oleh salon legislatif, partai politik maupun capres dan cawapres.
Perguruan Tinggi, lanjutnya, sudah sewajarnya terlibat dalam agenda nasional termasuk Pemilu. Terutama untuk berkontribusi dalam pada pembangunan dan kepentingan bangsa.
Dalam setiap diskusi maupun telaah dapat memberi kritik bahkan menyumbangkan pemikiran atau ide terkait program-program dalam kampanye.
“Kalau UGM cuek itu malah bahaya, cuma bagaimana kita memerankan di dalam kontribusi itu. SOP itu hanya salah satu hal saja diantara sekian banyak hal kontribusi di dalam agenda nasional soal Pemilu. Kali ini kita tidak mungkin diam dan kita harus berperan,” jelasnya dalam Diskusi Pojok Bulaksumur UGM, Jumat (24/11).
Instansi pendidikan juga berhak menggelar debat capres. Tentunya dengan sejumlah catatan dari penyelenggara Pemilu. Itu agar tidak melakukan tindakan yang mendukung salah satu partai politik atau calon legislatif maupun capres dan cawapres.
Pemaparan ide, visi dan misi, menurutnya adalah wujud kampanye bijak. Dalam artian benar-benar memaparkan program secara detail. Sehingga bisa dipahami oleh seluruh khalayak luas dengan adanya telaah dari akademisi.
“Dari keputusan MK, UU Pemilu memungkinkan penyelenggaran kampanye di kampus tetapi rule of the game-nya harus dibicarakan. SOP itu itu rule of the game untuk memastikan agar orang yang kita manfaatkan untuk memfasilitasi diskusi debat atau pembicaraan antara partai politik, caleg dengan mahasiswa dosen dan seterusnya di kampus itu memiliki nilai-nilai akuntabel,” katanya.
Diskusi, lanjutnya, juga merupakan bagian dari pendidikan politik. Bertujuan membuka pengertian politik dalam arti luas. Tujuannya agar publik tidak phobia dengan politik, partai politik maupun kampanye politik.
Terkait sanksi, Arie meyakini setiap kontestan politik memahami aturan main. Sehingga tidak asal masuk lingkungan kampus untuk berkampanye. Sehingga dapat memaparkan ide dan gagasan maupun program politiknya secara bijak dan tertata.
“Kalau sanksi, mereka sudah dewasa. Kalau mereka ada aturan main, SOP, ya diminta suruh taat dan konsekuensi kasih tahu di depan. Banyak anak muda bagus antusias tapi belum tentu kritis, ada gejala kelompok kritis bagus tapi sebagian besar tidak punya penilaian track record. Ini penting,” ujarnya. (dwi)
Editor : Amin Surachmad