RADAR JOGJA - Kalangan mahasiswa perantau rawan menjadi golongan putih (golput) serta tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 mendatang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman pun mendorong agar penyelenggara pemilu dapat mendirikan posko di kampus-kampus.
Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, pendataan mahasiswa perantau di kabupaten Sleman memang menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara pemilu.
Sebab berdasar pengalaman Pemilu 2019 lalu banyak mahasiswa perantau tidak dapat menggunakan hak suaranya.
Karena itu, Arjuna pun mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman bisa mendirikan posko layanan khusus untuk mengurus formulir pindah pemilih.
Sehingga kemudian mahasiswa yang tidak bisa kembali ke daerah asalnya ketika hari pemungutan suara tetap bisa menggunakan hak nya melalui daftar pemilih tambahan.
"Dengan posko di kampus-kampus tentu akan lebih mempermudah, daripada mereka harus datang ke PPS (panitia pemungutan suara) kecamatan) yang mereka sendiri mungkin tidak familier," ujar Arjuna kepada Radar Jogja, Rabu (22/11/2023).
Menurut dia, potensi mahasiswa perantau yang tidak dapat menggunakan hak suaranya di kabupaten Sleman cukup tinggi.
Dikarenakan dari hasil pendataan badan pusat statistik ada sekitar 200 ribuan mahasiswa di Sleman. Namun yang terdaftar sebagai pemilih di KPU Sleman hanya 10 ribuan mahasiswa.
Arjuna menyebut, kondisi itu dapat menjadi potensi kerawanan pemilu.
Karena ada kemungkinan para mahasiswa bisa menjadi golput atau mereka akan membuat tuntutan kepada penyelenggara pemilu agar dapat mencoblos.
"Hal itu bisa membuat pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan," terangnya.
Radar Jogja telah berupaya meminta konfirmasi Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi dengan mengirimkan pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditulis yang bersangkutan belum memberikan balasan. (inu)
Editor : Bahana.