RADAR JOGJA - Sebanyak tujuh ribu lurah dan pamong kalurahan se-DIY memenuhi kawasan Monumen Jogja Kembali (Monjali) Sabtu (28/10). Mereka secara seksama menyaksikan Sapa Aruh Raja Keraton Sultan Hamengku Buwono (HB) X sekaligus Gubernur DIY.
HB X mengatakan, seiring semangat Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi, inilah tugas lurah dan pamong yang tergabung dalam Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan se-DIY Nayantaka.
Yakni, untuk menjadi kekuatan moral, turut meredam konflik emosional, mengajak masyarakat serta memberdayakan Jagawarga untuk menjaga pesta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat.
"Semua hanya bisa terlaksana, apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan kondusivitas dan kohesi sosial," katanya saat Sapa Aruh di Monjali kepada ribuan lurah dan pamong kalurahan.
Harapannya adalah agar rakyat tidak terkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi. Apalagi, hujat-menghujat dan bermusuhan karena berada di pihak yang berbeda kubu dan partai.
Masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa. Bukan menjadikan pemilu sekadar ajang perebutan kekuasaan semata.
"Maka, marilah kita serukan kata damai untuk pemiihan serentak ini. Bagaimanapun, pemilihan serentak lebih dari sekadar olah-politik, pemilu adalah juga olah-budaya untuk meningkatkan mutu budaya-demokrasi, agar tumbuh subur dan kuat mengakar menjadi budaya-rakyat," ujarnya.
Menurut Raja Keraton Jogja itu, suasana nyaman dan aman itu mestinya dibangun layaknya suasana sebuah keluarga besar masyarakat Yogyakarta yang berbudaya dan berkeadaban.
Mewujudkan pemilihan serentak yang berbudaya, adalah dengan mengendalikan konflik sosial.
Hal ini agar terhindar dari intrik dan intimidasi, provokasi, pelecehan, ujaran kebencian, berita bohong, politik SARA dan politik uang, atau pun pencemaran nama baik.
"Kalau pola ini diikuti, niscaya, gejolak sosial yang mewarnai proses pemilu di DIY dan Indonesia dapat diminimalisir," jelasnya.
"Maka insyaallah, pemilihan serentak akan merekatkan kohesi sosial dan integrasi kebangsaan, seiring ikhtiar segenap komponen bangsa dan rakyatnya, membangun peradaban Indonesia yang panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane," sambungnya.
Lebih lanjut, Ngarso Dalem memberikan arahan pemilu serentak 2024, tidak semata-mata digelar untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta kursi-kursi dewan yang terhormat.
Tetapi, selain proses pembelajaran politik untuk mendewasakan berdemokrasi, juga titik tolak awal estafet kepemimpinan menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan bermartabat.
"Oleh karena itu, gareget Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi diharapkan menjadi pemantik kohesi, yang mampu melindungi masyarakat DIY dari destruksi sosial-politik," terangnya.
"Patutlah kita berkaca pada sejarah perjalanan bangsa, serta kembali mengingat betapa besar peran Yogyakarta, dalam merajut peradaban demokrasi Indonesia. Bukankah Pemilu Lokal tahun 1951, yang diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX, telah nyata menjadi guru sekaligus tonggak demokrasi di Indonesia?” tambahnya.
Pemilu lokal tahun 1951 itu, bahkan telah melibatkan masyarakat, di tengah bangunan sistem kerajaan yang dianut Yogyakarta. Dan faktanya, hasil pemilu tersebut, dijadikan sebagai parameter untuk penyelenggaraan pemilu pertama Indonesia tahun 1955. (wia)
Editor : Amin Surachmad