SLEMAN, RADAR JOGJA - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Sleman optimis target pendapatan pajak daerah dan retribusi tahun ini bisa tercapai.
Berbagai upaya pun dilakukan instansi tersebut agar serapan pendapatan asli daerah (PAD) bisa optimal.
Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta mengatakan, target PAD dari pajak dan retribusi tahun ini mencapai Rp 1,08 triliun. Khusus untuk pajak daerah target yang ditentukan sebesar Rp. 782,2 miliar dan hingga bulan September sudah tercapai 79,97 persen atau telah menyentuh Rp. 606,3 miliar.
Rinciannya, untuk pendapatan dari sektor pajak hotel mencapai Rp. 116,9 miliar; pajak restoran Rp. 124,9 miliar; pajak hiburan Rp. 14,7 miliar; pajak reklame Rp. 8,9 miliar; pajak penerangan jalan Rp. 94,5 miliar; pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Rp. 2,7 miliar; pajak air tanah Rp. 6,7 miliar; pajak parkir Rp. 4,3 miliar; serta PBB-P2 Rp. 63,6 miliar.
Baca Juga: Cak Imin Minta Restu ke Kiai Thoifur Mawardi
Haris mengaku, pihaknya optimis target tahun ini dapat tercapai. Selain karena situasi yang telah pulih dari pandemi Covid-19, pihaknya juga memiliki berbagai program agar PAD dari pajak daerah bisa terserap secara optimal.
Di antaranya dengan intensifikasi pembayaran pajak hotel dan restoran. Kemudian juga dengan memaksimalkan pendataan dan pendaftaran objek pajak baru. Serta melakukan pemeriksaan langsung di lapangan agar nilai wajib pajak sesuai dengan yang sudah dilaporkan.
"Dalam upaya pengelolaan pajak daerah secara umum program yang kami lakukan seperti itu," ujar Haris saat ditemui di kantornya, Kamis (12/10/2023).
Baca Juga: Rumah Sakit Milik Indonesia Di Gaza Hancur Di Serang Israel
Sementara pada sektor pendapatan dari pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Haris menyatakan, pihaknya telah melakukan upaya jemput bola. Upayanya dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah kapanewon dan kalurahan.
Dalam menggenjot capaian PBB-P2 itu, BKAD Sleman juga menerapkan sistem pembayaran secara terjadwal dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang lebih awal.
Agar masyarakat dan pemerintah memiliki waktu yang lebih lama dalam jangka waktu pembayarannya.
Baca Juga: Viral! Pakai Qris Pribadi, Kasir Gelato Ini Curi Uang Hingga Rp 45 Juta
"Sehingga kemudian dalam membuat laporan keuangan kami juga bisa secepat mungkin," katanya.
Terkait dengan penggunaan pajak di Sleman, Haris pun memastikan bahwa aplikasinya akan tepat sasaran.
Contohnya untuk retribusi wisata akan digunakan untuk peningkatan fasilitas di destinasi wisata. Kemudian pajak daerah akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan di kabupaten Sleman.
"Prinsipnya pajak daerah itu dari masyarakat kembali ke masyarakat," tandas Haris. (inu)
Editor : Bahana.