SLEMAN, Radar Jogja - Pemkab Sleman telah menyiapkan opsi untuk menghadapi berhentinya operasional Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Tamanmartani, Kalasan, pada Selasa (5/9) besok. Terkait hal tersebut, pemkab rencananya juga akan membuat TPSS baru di wilayah Kabupaten Sleman.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman Epiphana Kristyani mengatakan, untuk menghadapi berhentinya operasional TPSS Tamanmartani ada langkah yang dilakukan. Salah satunya dengan mengatur jumlah pengiriman sampah ke TPA Piyungan. Tergantung dari kuota yang diberikan Pemda DIY.
Epiphana menyatakan, upaya tersebut kemungkinan bakal dilakukan sampai nantinya TPST Tamanmartani dan TPST Minggir selesai dibangun dan bisa beroperasi. Di samping itu, pemkab pun berencana akan membangun TPSS baru sebagai pengganti TPSS Tamanmartani.
Sebagaimana diketahui, TPSS Tamanmartani akan berhenti operasionalnya pada 5 September 2023. Lokasi pembuangan sampah yang berada di Padukuhan Kebon, Tamanmartani, Kalasan itu memang dibuat sementara untuk menampung sampah di Sleman. Selama penutupan TPA Piyungan.
"Kita baru mau evaluasi apakah penyediaan TPSS (baru) efektif dan efisien untuk mengatasi sampah di Sleman. Besok Senin baru mau dirapatkan," ujar Epiphana kepada Radar Jogja, Minggu (3/9).
Sebelumnya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyatakan, pihaknya memang akan membuat TPSS baru untuk menghadapi berhentinya operasional TPSS Tamanmartani. Namun, di TPSS baru tersebut pemkab tidak hanya melakukan pembuangan saja. Tapi juga dilakukan pengolahan secara berkelanjutan.
Kustini menambahkan, pemkab juga terus menggencarkan gerakan pilah sampah dari rumah tangga untuk mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA Piyungan. Upaya itu diwujudkan dengan Surat Edaran (SE) Bupati Sleman dan sosialisasi yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian pemkab dalam waktu dekat ini juga akan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan sampah.
Orang nomor satu di Sleman itu pun mendorong agar pemerintah kalurahan bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Adapun contoh yang sudah dilakukan oleh Kalurahan Pandowoharjo dan Kalurahan Sinduadi melalui badan usaha milik kalurahan (bumkal) yang dikelola.
"Ke depan kita juga akan menjajaki kerjasama dengan swasta untuk mengelola sampah," sambung Kustini.
Seiring akan berakhirnya operasional TPSS Tamanmartani, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogjakarta Gandar Mahojwala meminta pemerintah bisa memberikan informasi kepada publik tentang strategi pengelolaan TPSS Tamanmartani setelah selesai waktunya.
Hal itu, menurutnya, penting karena sampah memiliki risiko kesehatan serius. Baik itu dari lindi maupun mikro plastiknya.
"Publik secara umum, khususnya warga Tamanmartani punya hak untuk tahu, strategi saat dan pasca penggunaan landfill harus jelas. Sehingga masyarakat tidak terkena imbas dampak lingkungannya," terang Gandar. (inu)