RADAR JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sleman menyebut ada tiga potensi pelanggaran dalam Pemilu 2024 mendatang. Di antaranya politik uang, politik identitas, dan politik sara yang di dalamnya terkandung hoaks dan ujaran kebencian. Berbagai upaya antisipasi pun mulai dilakukan oleh lembaga tersebut.
Ketua Bawaslu Sleman Muhammad Abdul Karim Mustofa mengatakan, tiga potensi pelanggaran tersebut memang cukup menjadi perhatian pada Pemilu tahun depan. Terlebih pelanggaran berupa ujaran kebencian dan penyebaran hoaks juga muncul pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 beberapa waktu lalu.
Menurut Karim, belajar dari pengalaman tersebut, pihaknya berupaya untuk melakukan pencegahan dini. Yakni dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, ormas, hingga media massa untuk mengampanyekan pemilu yang jujur dan adil.
"Potensi pelanggaran di Sleman semuanya memungkinkan, karena itu kami terus memberikan edukasi sejak dini tentang rule of the game (peraturan) Pemilu kepada partai politik dan masyarakat," ujar Karim saat ditemui Rabu (9/8/23).
Dia menyebut, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian juga merupakan jenis pelanggaran yang paling sering terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab, kedua pelanggaran itu bisa terjadi dalam lingkup nasional dan mudah sekali disebarkan melalui sosial media.
Sebagai upaya antisipatif, Karim menyatakan, Bawaslu RI telah membentuk gugus tugas dengan pihak-pihak seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) serta Perludem. Selain itu, lembaga tersebut juga membentuk kerjasama dengan kepolisian dan kementerian komunikasi untuk mencegah hoaks dan ujaran kebencian.
"Kepolisian juga terlibat karena hoax dan ujaran kebencian masuk UU ITE, kemudian kominfo bisa membantu memastikan apakah ini hoaks atau tidak," katanya.
Sebelumnya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengimbau, agar para ASN tidak ikut berpolitik dalam Pemilu 2024. Salah satunya dengan bijak dalam menggunakan media sosial.
Menurut Kustini, semua aktivitas ASN mendapat pengawasan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kemudian jika ditemukan pelanggaran termasuk aktivitas berpolitik oleh ASN di media sosial maka akan mendapatkan konsekuensinya.
Dia pun menjelaskan, bahwa hal tersebut juga sudah sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas dari kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi politik.
"Tugas ASN bukan berpolitik. Tapi bagaimana melayani masyarakat dan mendukung visi misi bupati dan wakil bupati," katanya. (inu/eno)
Editor : Satria PradikaSumber : Radar Jogja