Sampah Berbayar Jadi Solusi dari Hulu

Elang Kharisma Dewangga • Dipublikasikan Rabu, 9 Agustus 2023 | 16:00 WIB
Petugas menyemprotkan ecolindi ke tumpukan sampah  di Tempat penampungan sampah sementara (TPSS), Padukuhan Kebon, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Senin (7/8/23).
Petugas menyemprotkan ecolindi ke tumpukan sampah di Tempat penampungan sampah sementara (TPSS), Padukuhan Kebon, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Senin (7/8/23).


RADAR JOGJA - Ditutupnya TPST Piyungan sejak 23 Juli masih menimbulkan beragam masalah. Seperti ditemukannya tumbukan sampah di sejumlah ruas jalan, tempat wisata, hingga fasilitas publik. Padahal, kabupaten/kota di DIJ telah menggencarkan sejumlah cara. Seperti pemilahan, membuat jugangan, dan adanya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS).

Hanya saja, masalah sampah harus diatasi dari hulu. Salah satunya dengan menerapkan sampah berbayar. "Metode sampah berbayar adalah solusi untuk masalah hulu yaitu pada masyarakat," tegas Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM Mohammad Pramono Hadi Selasa (8/8/23).

Semakin banyak volume sampah yang dibuang, maka biaya buang sampah semakin mahal. Dengan cara ini, maka setiap orang berpikir panjang untuk memproduksi sampah. "Jika seseorang atau keluarga ingin membuang sampah dengan membayar sedikit, maka harus mengelola sampahnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah secara mandiri," bebernya. 

Namun, pasti akan ada masyarakat yang mampu membayar lebih banyak. “Dikarenakan tidak sempat mengelola sampahnya sendiri,” sambungnya.

Pramono menyebut, konsep sampah berbayar bisa diatur dalam peraturan daerah (Perda). Termasuk bagi yang membuang sampah sembarangan, bisa diberikan sanksi tegas. Bukan hanya teguran, tapi menjadi tindak pidana ringan yang bisa diadukan.

Dalam Perda, masyarakat harus dikenalkan lebih dulu terkait basic jenis-jenis sampah. Kemudian diatur, agar mengelola sampah organik menjadi kompos. Sedangkan sampah kertas dan plastik dipisahkan dan nantinya akan ada pihak ketiga yang memanfaatkan. "Dilakukan dengan membuat Perda yang di sana akan diatur serta saya mengusulkan konsep sampah berbayar," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan sampah termasuk pelayanan publik. Sehingga termasuk tanggung jawab dari kebijakan pemerintah. Meski begitu, pemerintah saja akan kurang sehingga harus disampaikan kepada stakeholder untuk dilakukan musyawarah dan diskusi terkait penyelesaiannya. "Sampah harus menjadi pelayanan yang dikelola oleh pemerintah karena akan berujung kepada kebersihan dan kesehatan," sebutnya.

Sementara itu, cara untuk menangani masalah sampah yang dilakukan Pemkab Sleman adalah dengan membuka TPSS di Padukuhan Kebon, Tamanmartani, Kalasan Senin (7/8/23).

Dengan beroperasinya lokasi pembuangan sampah tersebut, setiap harinya mampu menampung 50 ton sampah. TPSS memiliki kapasitas sebesar 1.500 ton atau setara dengan 3.750 meter kubik ini akan beroperasi selama 45 hari.
“Sampah akan diambil kembali untuk dibuang ke TPA atau digiling untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik untuk pupuk, dan yang anorganik dibuang," ujar Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. (lan/eno)

Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
UGM TPSS Sampah Berbayar TPST Piyungan