Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Usulkan Sampah Berbayar

Guntur Aga Tirtana • Dipublikasikan Rabu, 9 Agustus 2023 | 01:02 WIB
PENUH: Tumpukan sampah di Jalan Sastrodipuran, Ngupasan, Gondomanan, Kota Jogja. (Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja)
PENUH: Tumpukan sampah di Jalan Sastrodipuran, Ngupasan, Gondomanan, Kota Jogja. (Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja)

RADAR JOGJA - Tumpukan sampah masih ditemui di sejumlah ruas jalan di DIY. Sampah juga masih ditemui di beberapa tempat wisata, lingkungan gang perkotaan hingga fasilitas publik.

Pemda DIY menutup TPA Piyungan Bantul selama 1,5 bulan terhitung mulai 23 Juli hingga 5 September 2023 mendatang. Sudah dua minggu lebih TPA Piyungan ditutup.

Lima kabupaten dan kota se-DIY mengencarkan sejumlah cara untuk mengurangi sampah. Sejumlah program dilakukan mulai dari pemilahan hingga membuat jugangan sampah.

Biar bagaimana pun, selama manusia masih ada maka sampah akan tetap ada. Meski begitu, persoalan sampah bisa ditekan dari hulu. Yakni melalui gaya hidup yang benar hingga memiliki kesadaran berfikir tentang keberlangsungan lingkungan.

"Metode sampah berbayar adalah solusi untuk masalah hulu yaitu pada masyarakat," ujar Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada Mohammad Pramono Hadi, Selasa (8/8/2023).

Semakin banyak volume sampah yang dibuang, maka biaya buang sampah semakin mahal. Dengan cara ini, maka setiap orang berpikir panjang untuk memproduksi sampah. Lalu, gaya hidupnya akan mengikuti untuk hidup minimal sebisa mungkin tidak nyampah.

"Konsep dari sampah berbayar ini adalah jika seseorang atau keluarga ingin membuang sampah dengan membayar sedikit, maka harus mengelola sampahnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah secara mandiri," jelasnya.

"Namun pasti akan ada masyarakat yang mampu membayar lebih banyak dikarenakan tidak sempat mengelola sampahnya sendiri," imbuhnya.

Pramono menyebut konsep sampah berbayar bisa diatur dalam peraturan daerah (Perda). Termasuk bagi yang membuang sampah sembarangan diberikan sanksi tegas. Bukan hanya teguran tapi menjadi tindak pidana ringan yang bisa diadukan.

Dalam Perda, masyarakat pertama harus dikenalkan dulu secara basic jenis-jenis sampah. Kemudian diatur agar mengelola sampah organik menjadi kompos. Sedangkan sampah kertas dan plastik dipisahkan dam nantinya akan ada pihak ketiga yang memanfaatkan.

"Dilakukan dengan membuat Perda yang di sana akan diatur serta saya mengusulkan konsep sampah berbayar," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan sampah termasuk pelayanan publik. Sehingga termasuk tanggungjawab dari kebijakan pemerintah. Meski begitu, pemerintah saja akan kurang sehingga harus disampaikan kepada stakeholder untuk dilakukan musyawarah dan diskusi terkait penyelesaiannya.

"Sampah harus menjadi pelayanan yang dikelola oleh pemerintah karena akan berujung kepada kebersihan dan kesehatan serta peran stakeholder sangat kuat dalam hal ini," lanjutnya. (lan).

Editor : Amin Surachmad
Sumber : Radar Jogja
Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM