Juru bicara KNPK Moddie Alvianto Wicaksono menilai pernyataan ini justru menyesatkan. Terlebih dengan anggapan bahwa tembakau sama atau bahkan bagian dari narkotika. Menurutnya selain tak bijak, pernyataan ini juga tidaklah mendasar.
"Adanya gagasan atau usulan untuk menyamakan tembakau dengan narkotika adalah gagasan diluar nalar manusia. Bagaimana ceritanya tembakau adalah produk legal disamakan dengan narkotika yang jelas-jelas produk ilegal," jelasnya ditemui di GOR Area Badminton Caturtunggal, Depok, Sleman, Selasa (30/5).
Dia lalu mengajak melihat sejarah tembakau di Indonesia. Memiliki karakter tanah yang cocok hingga akhirnya komoditas ini tumbuh subur di beberapa tanah Nusantara. Dalam perkembangannya juga berdampak signifikan pada hajad hidup orang banyak.
Beberapa penolakan terhadap tembakau, lanjutnya, hanya dilakukan oleh orang yang menutup mata atas ekosistem yang sudah terbentuk. Mulai dari petani tembakau, perajang hingga buruh yang melinting daun tembakau.
"Dari data kami, sekitar enam juta masyarakat Indonesia berkecimpung di industri hasil tembakau dan ini sudah berlangsung turun temurun," katanya.
Perwakilan Komunitas Kretek Siti Fatona berharap pemerintah tidak menutup mata. Dia lalu memaparkan tentang sumbangan cukai dari sektor tembakau. Tercatat bahwa sektor ini mampu menyumbang pemerintah hingga Rp 200 Triliun.
"Pemerintah harus jujur bahwa cukai hasil tembakau berkali-kali menyelamatkan negara bahkan di saat pandemi sekalipun," ujarnya.
Selain narasi dan edukasi, wujud pembuktian asumsi adalah dengan turnamen bulutangkis. Bertajuk Kretek Cup untuk membuktikan bahwa anggapan tembakau membuat kesehatan memburuk tidak sepenuhnya benar.
Turnamen yang berlangsung hingga 31 Mei 2023 ini ingin membuktikan bahwa para penikmat tembakau dapat beraktivitas normal. Termasuk berolahraga dengan intensitas tinggi sekalipun.
"Tetap bisa melakukan aktivitas olahraga secara normal. Diluar turnamen juga tetap rutin setiap pekannya," bebernya. (Dwi) Editor : Editor News