Teliti Pemanfaatan TKD oleh Pihak Ketiga

Editor Content • Dipublikasikan Jumat, 26 Mei 2023 | 17:26 WIB
DITUTUP : Salah satu tanah kas desa di wilayah Caturtunggal, Depok yang pemanfaatannya disalahgunakan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo meminta kepala desa lebih berhati-hati kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaa
DITUTUP : Salah satu tanah kas desa di wilayah Caturtunggal, Depok yang pemanfaatannya disalahgunakan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo meminta kepala desa lebih berhati-hati kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaa
RADAR JOGJA - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo meminta kepala desa lebih teliti dalam pemanfaatan tanah kas desa (TKD) dengan menggandeng mitra pihak ketiga. Jangan sampai izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukan di lapangan.

Untuk itu, Kustini menyampaikan agar seluruh stakeholder, panewu, lurah serta pamong kalurahan proaktif awasi tanah kas desa (TKD) di Kabupaten Sleman. “Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan TKD,” ujar Kustini di aula lantai II Setda Kabupaten Sleman, kemarin (25/5).

Sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, pemanfaatan TKD tak sesuai izin ditemukan di Kabupaten Sleman. Salah satunya di Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman. Hingga menyeret Lurah Caturtunggal Agus Santoso sebagai tersangka kasus tersebut.

"Untuk itu kami menggelar sosialisasi terkait pemanfaatan tanah desa atau kalurahan bagi lurah Kabupaten Sleman," ungkapnya.

Kustini menegaskan, pemanfaatan tanah desa harus sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ Nomor 34 Tahun 2017. Meski kalurahan mempunyai hak untuk memanfaatkan, namun harus tetap mengacu aturan tersebut.

Lebih lanjut disampaikan sikap proaktif dibutuhkan agar TKD yang notabene masuk tanah istimewa, seperti tanah kasultanan dan pakualaman tidak habis disalahgunakan.

Kepala Biro Hukum Setda DIJ Adi Bayu Kristanto menambahkan, saat ini instansinya tengah fokus untuk memberantas praktek mafia tanah di wilayah DIJ. Terkait Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tersebut, pengawasan dilakukan oleh kasultanan dengan pemerintah provinsi DIJ.

"Yang selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa," lanjutnya. Dia meminta, lurah teliti dan tegas mengantisipasi mafia tanah. Memastikan ada izin sebelum pemanfaatan TKD.

Adapun pengawasan TKD dilakukan minimal satu satu bulan sekali. "Pemantauan dan penertiban (TKD, Red) dilakukan oleh pihak kasultanan.  Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, instansi kalurahan dan kalurahan," imbuh Penghageng Kawedanan Ageng Panitikismo KRT Suryo Satriyanto. (mel/bah)

  Editor : Editor Content
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo tkd tanah kas desa