Kepala Disdukcapil Sleman Susmiarto mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang belum memperbaharui adminduk. Dia mencontohkan sebagian masyarakat belum mengganti KK baru yang dilengkapi barcode atau belum ditandatangani secara elektronik oleh kepala dinas. Kemudian data RT/RW, golongan darah, tanggal perkawinan, nama ibu/orang tua belum lengkap atau masih kosong.
"Kami juga menemukan data tidak sesuai dengan sebenarnya. Anggota keluarga yang meninggal belum dihapus di KK karena belum diurus akta kematiannya. Atau penduduk sudah pindah dan mempunyai identitas di daerah lain namun tidak dilaporkan," beber Susmiarto dalam Rapat Stakeholder Gerakan Pemutakhiran data KK.
Disebutkan, kepemilikan akta perkawinan baru 82,49 persen atau 453.793 jiwa. Sebanyak 17,51 persen atau 96.322 jiwa status perkawinannya belum tercatat dalam KK. Demikian juga akta perceraian, kepemilikannya di angka 77,93 persen atau 16.795 jiwa. Status cerai belum tercatat di KK sebanyak 22,07 persen atau 4.757 jiwa.
"Termasuk pendidikan. Penduduk kurang dari 24 tahun yang tingkat pendidikannya tertulis di KK sesuai dengan usia wajarnya baru mencapai 43,95 persen atau 56.05 persen tidak sesuai," ujarnya.
Tak hanya itu, Susmiarto menyebut, belum seluruhnya penduduk Sleman mencantumlan anggota keluarganya komplit. Masih ada penduduk yang tidak tercantum data KK karena sakit berat, disabilitas, lansia, maupun orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).
"Untuk itu kami mengajak dan mendorong stakeholder menggencarkan Gapura Datuk, sehingga pelayanan bisa lebih dekat. Tak perlu mengantre di kantor disdukcapil," katanya.
Terkait pelayanan adminduk, ujarnya, masyarakat yang melek IT dapat mengurusnya melalui website pelayanan disdukcapil. Namun, bagi mereka yang belum mampu dan paham, dapat mengurus di kantor kalurahan setempat.
Sekda Sleman Harda Kiswaya mengajak seluruh stakeholder tingkat kalurahan dan kapanewon untuk mendukung pemuthakiran data tersebut untuk kelancaran program pemerintah. Sebab, data terpadu tersebut menjadi rujukan pelaksanaan program pemerintah. Selain itu juga mendukung kelancaran mengurus dokumen kependudukan.
"Komunikasi lurah, stakeholder dan masyarakat dibutuhkan dalam mempercepatan pelayanan. Karena ini menjadi kepentingan kabupaten agar pelayanan masyarakat cepat dan tepat," ujar Harda. (mel/eno) Editor : Editor Content