Sekda Sleman Singgung Lemahnya Pengawasan

Editor News • Dipublikasikan Jumat, 19 Mei 2023 | 02:38 WIB
SOSOK : Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya saat diwawancara di Sumberadi, Sleman, Kamis (18/5). (ANNISSA KARIN/RADAR JOGJA)
SOSOK : Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya saat diwawancara di Sumberadi, Sleman, Kamis (18/5). (ANNISSA KARIN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya berharap kasus  Lurah Caturtunggal Agus Santoso merupakan pembelajaran bagi seluruh pejabat pemerintah. Mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon, hingga kabupaten. Kaitannya dengan pengawasan pengelolaan aset kalurahan.

Diketahui Agus Santoso ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia Tanah Kas Desa (TKD). Penetapan ini merupakan hasil pengembangan kasus PT Deztama Putri Sentosa. Hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ terhadap tersangka Robinson Saalino.

"Dari sisi pengawasan agak teledor atau kendor. Secara kewenangan memang harus ada yang kita perbaiki kolaborasi pemerintahan di wilayah. Artinya di level kalurahan, kabupaten, dan provinsi berkaitan dengan pengawasan," jelas Harda saat ditemui di Sumberadi, Sleman, Kamis (18/5).

Menurut Harda, pengelolaan aset kalurahan juga perlu disertai dengan penguasaan aturan yang sesuai. Untuk itu, Pemkab Sleman rencananya akan melakukan sosialisasi. Berkaitan dengan pengelolaan aset desa.

"Tanggal 6 dan 7 Juni ini bekerja sama dengan fakultas hukum UGM. Kami melakukan sosialisasi berkaitan dengan aset desa ini yang akan diselenggarakan di UGM," katanya.

Harda menuturkan selain upaya pengawasan dan sosialisasi, pihaknya juga telah beberapa kali melayangkan surat peringatan. Khususnya kepada pengembang hunian di atas TKD. Salah satunya adalah Robinson Saalino, pemilik PT Deztama Putri Sentosa.

Pemkab Sleman, lanjutnya, pernah memanggil Robinson pada medio 2018 dan 2019. Kaitannya adalah pembangunan properti di wilayah Candibinangun, Pakem Sleman. Namun, surat peringatan tersebut tak diindahkan. Robinson, menurutnya, justru cenderung tak kooperatif. 

"Itu Robin kita undang di kabupaten untuk kita klarifikasi kenapa dia nekat. Kemudian kita lakukan pembinaan, tapi saya tanya apa-apa enggak tahu, tak suruh pulang. Intinya enggak kooperatif menurut saya, enggak support dengan penertiban yang dilakukan oleh Pemkab Sleman," tegasnya.

Berkaitan dengan penindakan, dia menuturkan itu merupakan kebijakan Pemprov DIJ. Dia sebagai pemangku jabatan di Pemkab Sleman hanya berkapasitas untuk mengingatkan dan memberikan imbauan.

Masyarakat juga diminta untuk lebih kritis sebelum membeli tanah atau hunian. Jangan sampai hanya sekedar tergiur dengan harganya yang murah.

"Tolong datang ke Pemda menanyakan berkaitan dengan misalnya kok di lapangan melihat satu objek wah senang tak tuku kene, tanya dulu ke Pemda ada izinnya enggak, di Dinas Perizinan," ujarnya. (isa/dwi) Editor : Editor News
PT. deztama Putri Sentosa Lurah Caturtunggal Mafia Tanah kas Desa agus santoso sekda sleman Harda Kiswaya perumahan TKD ilegal