Mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman untuk belanja kebutuhan sehari-hari di para pelaku UMKM sudah dicanangkan cukup lama. Melalui program Borong Bareng. Namun, program tersebut dinilai belum maksimal.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman M. Agus Mas'udi ST melihat realisasi konsep Borong Bareng belum sesuai target. Hasilnya belum maksimal.
Menurutnya, para ASN perlu diwajibkan belanja minimal dengan nilai tertentu dan langkah tersebut harus dimonitor secara kontinyu. "Borong Bareng jangan sebatas slogan. Tapi harus diikuti tindakan nyata," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu kemarin (9/5).
Gus'ud, sapaan akrabnya, menilai aksi belanja kebutuhan pokok pada UMKM bukan hal sulit. Karena langkah tersebut sama saja hanya mengalihkan alokasi anggaran belanja keluarga. Dari yang biasanya belanja di supermarket dialihkan ke UMKM.
Dengan konsep itu, lanjut Gus'ud, Pemkab Sleman mendukung eksistensi UMKM. Jadi bukan sekadar mendata jumlah UMKM saja. Namun sekaligus menjaga eksistensinya. "Ibaratnya pemerintah mencarikan konsumen UMKM. Yang paling bisa dikondisikan ya ASN," katanya.
Asalkan kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan secara nyata, Gus'ud optimistis UMKM Sleman bakal eksis terus. Selain itu perlu adanya pembinaan dan pendampingan agar pelaku UMKM senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dijual serta pengemasannya.
Wakil Ketua Komisi B Nurhidayat AMd menambahkan, selain mencarikan konsumen, Pemkab Sleman perlu menggencarkan promosi produk-produk UMKM.
Promosi bisa dilakukan lewat media sosial maupun media ruang terbuka. Atau media massa.
Nah, terkait Borong Bareng, politikus Partai Amanat Nasional ini sangat sepakat perlunya kewajiban belanja produk UMKM oleh ASN. Khususnya belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan, Nurhidayat mematok minimal Rp 2 juta untuk nilai belanja para pejabat eselon 2. Nilai tersebut berjenjang sesuai tingkat eselon pejabat terkait. "Saya kira itu tidak akan memberatkan para pejabat eselon maupun ASN Sleman," ucapnya.
Menurut Nurhidayat, kebijakan tersebut merupakan wujud kehadiran Pemkab Sleman demi menjaga eksistensi UMKM. Terlebih bagi para pelaku UMKM yang sempat terdampak pandemi Covid-19.
Pada masa pemulihan ekonomi saat ini, lanjut Nurhidayat, para pelaku UMKM harus dibangkitkan kembali. Dengan begitu, bukan hanya pelaku UMKM yang bisa eksis. Para pekerja UMKM pun bisa terus menyambung hidup karena sumber mata pencaharian mereka bangkit lagi. "Ini berarti akan menurunkan angka pengangguran yang akan berimbas pada penurunan kemiskinan di Sleman," tutur tokoh asal Dusun Kramen, Tamanmartani, Kalasan.
Nurhidayat menegaskan, Pemkab Sleman harus berpihak pada para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Sehingga bukan hanya pengusaha besar yang bisa meraup keuntungan di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 saat ini.(*/yog) Editor : Editor Content